RIAU24.COM - Menurut Nurcholis Madjid, demokrasi bukanlah kata benda, tetapi lebih merupakan kata kerja yang mengandung makna sebagai proses dinamis.

Demokasi adalah proses menuju dan menjaga civil society yang menghormati dan berupaya merealisasikan nilai- nilai demokrasi. Demokrasi, merupakan salah satu aspek yang tertuang di dalam salah satu sila yakni sila ke-4 Pancasila yakni: 

“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.”. Walaupun secara langsung kata “demokrasi” tidak tertulis langsung pada sila ke-4, namun keterwakilan frasa “hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” sangat kental akan makna demokrasi. 

Tentunya dengan demokrasi yang kuat dengan berlandaskan dasar negara yang kokoh, masyarakat Indonesia jelas mengharapkan demokrasi yang sehat di dalam NKRI.

Lalu, bagaimana keadaan demokrasi Indonesia saat ini? Demokrasi merupakan suatu tatanan hidup masyarakat yang sulit diukur secara objektif. Kita sering mendengar pendapat para pakar demokrasi tentang keadaan demokrasi Indonesia saat ini. 

Namun darinya didapatkan opini-opini dianggap masih subjektif. Ditambah, keterwakilan wilayah analisis demokrasi para pakar masih mencakup wilayah-wilayah strategis saja seperti ibu kota negara atau kota-kota besar lain di Indonesia. Untuk itu dibutuhkan suatu penakaran yang lebih representatif serta objektif untuk mengetahui tingkat demokrasi yang sebenarnya.

Indonesia memiliki suatu alat ukur mumpuni yang mampu menakar keadaan demokrasinya sendiri. Bahkan, negara lain pun belum memiliki alat ukur demokrasi yang serinci dan sekomprehensif yang dimiliki oleh Indonesia. Indikator yang selama ini dikenal dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). 

IDI dipercaya sebagai pengukur keberhasilan tatanan berdemokrasi di Indonesia. Terbukti, keberhasilan sasaran pembangunan nasional RPJMN 2015-2019 khususnya di bidang demokrasi tercermin dari nilai indeks demokrasi.

Kompleksnya demokrasi dan politik Indonesia melahirkan indeks pengukuran yang juga tak kalah kompleks. Untuk menghasilkan IDI yang lebih baik ditahun berikutnya dibutuhkan usaha yang tak mudah. Dibutuhkan perlakuan berbeda-beda dari tiap provinsi untuk memperbaiki demokrasinya. 

Dan perlu diperhatikan, yang menyebabkan naik turunnya nilai IDI bukan hanya dari sisi kinerja pemerintah setempat, melainkan partisipasi aktif dari banyak aktor demokrasi-politik yakni masyarakat sendiri, lembaga legislatif, kepolisian, kejaksaan, parpol dan lain sebagainya. Terakhir, indeks demokrasi nasional 2019 nyaris menyentuh angka 75,00 poin dengan skor tepat berada pada angka 74,92 poin. 

Dibandingkan tahun sebelumnya indeks demokrasi kita meningkat 2,53 poin. Walau tidak sampai menyentuh target RPJMN 2019, ini membuktikan bahkan kualitas demokrasi Indonesia mengalami peningkatan yang pasti dan mendekati kondisi ideal yang kita harapkan.

Naiknya angka demokrasi 2019 disinyalir karena adanya perbaikan jalannya Pemilu 2019 dibandingkan 2014 serta peran birokrasi pemerintah daerah yang semakin baik.