RIAU24.COM - Tatanan birokrasi dan regenerasi pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI selama Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menjabat mengalami keanehan.

Memasuki masa kepemimpinan tahun keempatnya di Ibu Kota pada 16 Oktober mendatang. Pada 2017 lalu, Anies dilantik bersama Sandiaga Uno, yang kala itu menjadi wakilnya.

Namun, Sandiaga mengundurkan diri pada Agustus 2018 lantaran mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2019.

Posisi Sandiaga lalu digantikan oleh kader Partai Gerindra, yakni Ahmad Riza Patria yang dilantik Presiden Joko Widodo pada 15 April 2020 di Istana Negara. 

Perjalanan Anies selama empat tahun memimpin DKI Jakarta tak sepenuhnya berjalan mulus.

Terdapat "anak buah" Anies di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang secara terang-terangan tak menjalankan instruksi sang gubernur.

Beberapa di antaranya bahkan sampai mengundurkan diri dari jabatannya dengan berbagai alasan, pada era kepemimpinan Anies.

Anies sebelumnya pernah mengumpulkan para PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Mereka dikumpulkan di lapangan upacara Balai Kota lantaran tidak ikut dalam seleksi terbuka jabatan Eselon II.

Sedikitnya, terdapat 239 pejabat non administrator yang dikumpulkan karena memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi 17 jabatan eselon II.

Namun, dari 239 pejabat non-administrator tersebut, tidak ada satupun yang mendaftar seleksi terbuka.

Anies pun geram karena menilai anak buahnya tidak melakukan instruksi yang dibuat mengenai seleksi jabatan eselon II.

Permasalahan yang dihadapi Anies selama empat tahun memimpin Ibu Kota tidak hanya perihal tak dijalankannya instruksi oleh para anak buahnya.

Banyak di antaranya yang justru mengundurkan diri. Dilansir dari Kompas.com, terdapat kurang lebih tujuh pejabat tinggi pratama di Pemerintah DKI Jakarta