RIAU24.COM -BENGKALIS - Terkait tunggakan tagihan listrik penerangan jalan umum (PJU)  milik Pemkab Bengkalis melalui Dinas pemukiman dan pertanahan (Perkimtan) akhirnya melunasi hutang yang sempat nunggak pembayaran di PLN.

Pembayaran tersebut selama 3 bulan (Agustus, September dan Oktober 2021 tanggal 29 Oktober 2021 sebesar Rp5.2 Milyar. Hal tersebut meliputi PJU di Bengkalis, Duri, Mandau, Pinggir, Bathin Solapan dan kawasan Pulau Rupat. 

Sementara, manager PLN Bengkalis Andico Bestari menyampaikan bahwa tertanggal 29 Oktober 2021 lalu lampu PJU sudah kembali dinyalakan baik di pulau Bengkalis, kawasan duri, Mandau, Pinggir dan Bhatin Solapan dan Bukit batu, Siak kecil, Bandar Laksamana juga kawasan Rupat. 

"Mudah-mudahan kejadian seperti ini tidak terjadi lagi dan Pemkab Bengkalis bersama PLN untuk saling koordinasi dengan baik,"ungkap Andico Rabu 10 November 2021.

Diutarakan Andico, Pemkab Bengkalis atau  Dinas Perkimtan bisa menunggak pembayaran tagihan listrik  PJU selama tiga bulan lantaran pemkab Bengkalis menunggu penetapan APBD perubahan tahun 2021 untuk disahkan.

Diutarakannya, UPT PLN Bengkalis akan memberikan Estimasi Tagihan PJU baik hitungan tagihan per bulan juga total setahun.

"Kami akan memberikan estimasi Tagihan PJU ke Dinas Perkimtan dalam rencana setahun dan ini akan menjadi gambarannya. Untuk satu bulan tagihan PJU kisaran 1.8 Milyar - 2 Milyar kalau kita estimasikan dalam 1 tahun mencapai 20 Milyar - 22 Milyar," bebernya.

Untuk tunggakan pemakaian listrik di Kabupaten Bengkalis yang terbesar adalah PJU dan Kantor Dinas dan pemerintah baik vertikal dan daerah dan juga golongan Bisnis, Sosial dan juga masyarakat tidak ada atau semua aktif.

"Karena PLN menerapkan setiap tanggal 20 batas akhir pembayaran tagihan listrik kita langsung melakukan pemutusan dan juga untuk masyarakat yang masih menggunakan paska bayar tidak mempengaruhi cash flow PLN," ujarnya.

Sampai saat ini jumlah pelanggan PLN se-kabupaten Bengkalis sekitar 175 ribu - 180 ribu baik golongan masyarakat, bisnis, sosial dan pemerintah yang sudah migrasi ke pra bayar (token) dari paska bayar mencapai 70 persen.