RIAU24.COM -  Sejumlah kader Demokrat Riau meradang adanya oknum Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi (BPOKK) DPP yang berkerja sama dengan salah satu calon ketua Demokrat yang memaksakan pelaksanaan musyawarah daerah (Musda) pergantian ketua Demokrat Riau yang saat ini diketuai Asri Auzar.

Kamaruzzaman salah satu wakil ketua SC Musda Demokrat Riau yang ditunjuk mengaku menyesal adanya pemaksaan musda tersebut. Menurutnya sesuai AD/ART kepengurusan Asri masih lama dan akan berkahir 17 Oktober 2022 sejak dilantik 17 Oktober 2017.

"Jadi kita mempertanyakan ada apa oknum BPOKK DPP memaksakan Riau Musda tahun ini. Sementara ada pengurus  di beberapa daerah masih plt dan belum menggelar musda, kenapa Riau dipaksa ada apa?,"tanya Kamaruzzaman.

Kamaruzzaman mencium dugaan adanya konspirasi money politik, yang dilakukan salah satu calon ketua yang berambisi maju dengan berkerja sama dengan oknum BPOKK DPP. Namun ia tidak menyebutkan oknum tersebut.

"Hal ini kita katakan karna kita mendapatkan informasi akurat bahwa calon pemilik suara sudah dimasukkan didalam notaris. Dan apabila ditarik dukungan akan dikenakan sanksi 500 juta,"terangnya.

"Dan apabila benar, cara-cara kotor ini  sama saja kita mencoreng ketua DPP Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang manut dalam melaksanakan AD/ART Partai Demokrat. Serta ajaran dari ketua pembina DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono untuk berprilaku santun dan beretika,"tambahnya.