''Kelompok masyarakat selalu dibantu pendamping desa dalam hal persiapan dokumen administrasi. Selain itu pendamping desa dan kordinator lapangan membantu kelompok masyarakat agar pelaksaan padat karya berjalan dengan baik dan sesuai target,'' tutup Irpana.

Secara nasional pemerintah menargetkan rehabilitasi mangrove dapat mencapai 630.000 hektare di sembilan provinsi prioritas hingga tahun 2024 mendatang. Rehabilitasi mangrove dilakukan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) beserta seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di seluruh Indonesia. 

Adapun data eksisting mangrove di Indonesia saat ini seluas 3,36 juta ha. Rehabilitasi ekosistem mangrove secara besar-besaran sejak 2019 telah menjadi salah satu bentuk keseriusan komitmen pemerintah dalam hal pengendalian perubahan iklim. (Rls)