RIAU24.COM - Tahun 2021 pelaksanaan Padat Karya Percepatan Rehabilitasi Mangrove (PKPRM) dilaksanakan di tujuh Kabupaten/Kota di Riau yaitu Siak, Indragiri Hilir, Kepulauan Meranti, Bengkalis, Dumai, Rokan Hilir dan Pelalawan. Hal itu dilakukan sebab kawasan pesisir di Provinsi Riau menjadi salah satu lokasi utama rehabilitasi mangrove Nasional. 

Hal itu disampaikan Kepala BPDAS Indragiri Rokan Irpana Nur. "Adapun luasan penanaman PKPRM 2021 di Riau seluas 6.320 hektare. Seluruh pelaksanaannya dikerjakan masyarakat, bekerjasama dengan BRGM, KLHK dan KPH,'' ujar Kepala BPDAS Indragiri Rokan Irpana Nur, Jumat (3/12/2021).

Program ini memberikan multi manfaat, selain bagian dari upaya penyelamatan abrasi di kawasan pesisir, juga memberi manfaat ekonomi. Karena setiap pembayaran diberikan langsung ke rekening masing-masing anggota yang bekerja.

''Kegiatan ini melibatkan 271.969 Hari Orang kerja atau HOK. Ada 168 kelompok masyarakat dan jumlah tenaga kerja yang terserap berdasarkan total jumlah anggota kelompok penerima padat karya mencapai 5.362 orang,'' sebut Irpana.

Dengan target luasan yang diberikan, bibit tertanam melalui PKPRM mangrove pada kawasan pesisir se Riau mencapai 19.830.600 batang bibit. Ini menjadi jumlah terbanyak yang pernah dikerjakan bersama-sama dengan pelibatan aktif masyarakat.

Tentu saja ditemui banyak tantangan dilapangan seperti pasang surut air laut, sehingga membuat kelompok masyarakat harus menanam di subuh hari atau menjelang magrib di saat air laut surut. Selain itu juga ada tantangan dari faktor alam ataupun jenis satwa pemakan bibit/propagule yang membuat bibit rusak. Untuk itu antar kelompok masyarakat didorong untuk saling transfer pengetahuan, sehingga program ini ke depannya bisa berjalan dengan lebih baik lagi.

''Kelompok masyarakat selalu dibantu pendamping desa dalam hal persiapan dokumen administrasi. Selain itu pendamping desa dan kordinator lapangan membantu kelompok masyarakat agar pelaksaan padat karya berjalan dengan baik dan sesuai target,'' tutup Irpana.

Secara nasional pemerintah menargetkan rehabilitasi mangrove dapat mencapai 630.000 hektare di sembilan provinsi prioritas hingga tahun 2024 mendatang. Rehabilitasi mangrove dilakukan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) beserta seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di seluruh Indonesia. 

Adapun data eksisting mangrove di Indonesia saat ini seluas 3,36 juta ha. Rehabilitasi ekosistem mangrove secara besar-besaran sejak 2019 telah menjadi salah satu bentuk keseriusan komitmen pemerintah dalam hal pengendalian perubahan iklim. (Rls)