RIAU24.COM -  Guna melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020, dan proyeksi Pemilu dan pemilihan 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau menggelar konferensi pers dengan awak media di lantai II Kantor KPU Riau. Senin 20 Desember 2021.

Hadir dalam konferensi pers tersebut yakni, komisioner KPU Riau, Nugroho Notosusanto, Firdaus dan Abdurahman serta Sekretaris KPU Riau. Konferensi pers ini dipimpin langsung oleh Nugroho yang diawali dengan pemaparan setiap komisioner dan diakhiri dengan tanya jawab.

Abdurrahman dalam penjelasannya menceritakan tentang program di divisinya yang tengah terus berlangsung sampai saat ini yakni pemutakhiran data pemilih.

Dikatakannya, pemutakhiran data pemilih saat ini terus masih berjalan dan berkelanjutan sejak 2020 sampai sekarang.

"Namun dalam pemutakhiran ini ada tiga kendala yang kita dihadapi yakni pertama keterlibatan stacholder masih minim, seperti Disdukcapil, dan kedua aplikasi data pemilih belum bisa dioptimalkan dan dukungan anggaran,"ujarnya.

Namun Ia berharap tiga masalah ini bisa teratasi dan bisa saling membantu dalam pemutakhiran data pemilih untuk pemilu 2024 mendatang.

Selanjutnya, Nugroho dalam pemaparannya menjelaskan tentang partispasi masyarakat dalam pemilihan 2020  ditengah covid-19 yang dinilainya cukup memuaskan meski belum mencapai target nasional yakni 76 persen.

"Di Riau belum terpenuhi hanya sampai diangka 69 ,6 persen. Kalau nasional 76 persen. Tapi kalau kita bandingkan peningkatan pada pemilihan 2015 mengalami peningkatan, tahun 2015 hanya 65,03 Persen partisipasi pemilih,"terangnya.

Memang diakuinya sejumlah daerah dalam pemilihan kepala daerah 2020 kemarin ada mengalami jumlah penurunan partispasi pemilih hal ini karna dampak Covid-19.

"Tapi di satu sisi disektor disabilitas partispasi pemilihan malah naik drastis tahun 2020 kemarin yakni mencapai 81.34 Persen lebih tinggi dari non disabilitas. Kota Dumai  tertinggi yakni 91,79 persen,"terangnya.

Terkahir, Firdaus menambah dalam pemilu 2020 kemarin ia menceritakan tentang kendala yang dirasakan oleh KPU di daerah yakni banyaknya mengembalikan anggaran ke khas daerah lantaran tidak terpakai karna Covid-19.

"Anggaran yang terlambat dicairkan juga menjadi permasalahan kita pada pemilu 2020 kemari. Serta banyaknya masyarakat yang mau bergabung ke badan adhoc tapi mengundurkan lantaran harus mengikuti Rapid tes,"jelasnya.