Hasto menjelaskan, ketaatan terhadap UUD 1945 itu sangat penting karena konstitusi lahir dari falsafah bangsa Indonesia. Ia menyebut aspek legalitas dari sebuah kekuasaan juga sangat penting.

Oleh karena itu konstitusi harus ditaati dan tidak boleh dilanggar karena akan menghilangkan legalitas itu sendiri.

"Mekanisme periodesasi lima tahunan itu telah menjadi kultur demokrasi yang harus dihormati," ucap pria kelahiran Yogyakarta itu.

Hasto mengingatkan keberlangsungan pemerintahan tidak ditentukan orang per orang, tapi ditentukan dari aspek continuity dan sustainability yang diangkat dari aspek policy.

Dalam melihat pentingnya keberlangsungan pemerintahan dalam mewujudkan harapan rakyat bisa ditinjau dari Garis Besar Haluan Negara (GBHN), misalnya bagaimana proyeksi menuju Indonesia 2045.

"Sehingga negara tidak digerakkan oleh ambisi orang per orang tapi oleh suatu haluan yang menyerap apa kehendak rakyat," ujar Hasto.