RIAU24.COM -  Tidak tercantumnya nama Presiden Soeharto dalam Keputusan Presiden Nomor 2 tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara tuai Kontroversi. Padahal Soeharto dikenal publik turut berperan dalam peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta.

Keppres yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 24 Februari 2022 hanya memuat empat nama, yaitu Soekarno, M Hatta, Sultan Hamengku Buwono IX dan Jenderal Soedirman.

Menurut sejarawan Hendi Jo, tidak tercantumnya nama Soeharto dalam Keppres 2/2022 bukan masalah dan tidak perlu diperdebatkan. Pasalnya sejumlah nama tokoh yang berjasa dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 juga tidak tertulis dalam keppres tersebut.

"Tidak masalah, Serangan Umum 1 Maret 1949 itu istilahnya 'proyek keroyokan'. Bukan hanya Pak Soeharto yang berjasa di situ, ada Sri Sultan, ada inisiatornya Pak Dirman, Pak Simatupang, (TB Simatupang) Pak Wiliater Hutagalung, dan banyak sekali perwira-perwira dan para petinggi republik yang berjasa menginisiasi Serangan Umum 1 Maret 1949," kata Hendi dilansir dari Voi.id, Jumat malam (4/3).

Hendi menjelaskan, dalam Serangan Umum 1 Maret 1949, Soeharto berperan sebagai pelaksana perintah dari Panglima Divisi III Kolonel Bambang Sugeng. Dia bilang, Soeharto hanya berstatus perwira biasa.  

"Kenapa Pak Soeharto ada (dalam Serangan Umum 1 Maret 1949)? karena Pak Harto diperintahkan komandannya waktu itu, Bambang Sugeng untuk memimpin pertempuran tersebut. Jadi bukan inisiatif dari Pak Harto, tapi itu inisiatif Bambang Sugeng yang menyerahkan operatornya atau pimpinan operasi ini kepada Pak Harto," tuturnya. 

Menurutnya, Bambang Sugeng memiliki peran penting dalam Serangan Umum 1 Maret 1949, tetapi namanya tidak tercantum dalam Keppres 2/2022. Selain itu, kata dia, masih ada sejumlah nama tokoh-tokoh lain yang terlibat dalam sejarah itu tidak dicantumkan.

"Jadi kalau mau mencantumkan (dalam Keppres 2/2022), cantumkan juga nama Kolonel Bambang Sugeng, TB Simatupang, Wiliater Hutagalung, cantumkan juga nama-nama yang lain," imbuhnya.