Selanjutnya, sekretaris Komisi IV Irmi Syakip Arsalan menambahkan sebagai anggota DPRD mendukung terhadap program tersebut dan akan mengambil kebijakan-kebijakan agar sekolah penggerak ini berhasil di kabupaten Bengkalis.

"Ada beberapa kewajiban yang perlu kita jalankan dalam PSP ini, dalam hal ini perlu konsultasi lebih dalam lagi supaya mendapatkan hasil yang lebih maksimal sesuai dengan apa yang direncanakan,"ungkap Irmi Syakip Arsalan.

dr. Yusra Afdal Kahar Kasubbag TU LPMP Prov. Riau menjelaskan komitmen awalnya adalah pemerintah daerahnya, di tahun 2022 ini dengan sasaran 1000 sekolah baru dimana semakin banyak yang lulus seleksi dan mendaftar semakin banyak kesempatan dimana kepala sekolah yang mengikuti seleksi kemudian dilihat dari segi kepala sekolah yang bisa menggerakkan sekolah tersebut.

Perlu adanya komitmen dari pemerintah daerah selama empat tahun tidak boleh memindahkan kepala sekolah yang lulus seleksi sekolah penggerak karena akan dikenakan sanksi dan tidak boleh mendaftar lagi.

Lelik Hidayati menambahkan kepala sekolah harus bisa mengevaluasi apakah sudah sesuai dengan potensi kepala sekolah tersebut. Harus ada kerja sama dengan pemerintah daerah untuk mendapatkan bantuan seperti jaringan internet dan kebutuhan lainnya.

"Perlu adanya perlengkapan sarana dan prasarana di sekolah supaya mempercepat pembelajaran anak-anak seperti laptop atau komputer terpenuhi di sekolah tersebut apalagi pada saat ini lebih banyak menggunakan media dalam belajar, karena itu perlu di perhatikan lagi," tegas Ketua Komisi IV.