RIAU24.COM -BENGKALIS - Persatuan wartawan indonesia (PWI) Kabupaten Bengkalis menggelar audensi bersama pihak Diskominfo Bengkalis terkait polemik kerjasama yang memang selama ini sudah terjalin.

Diduga pihak Diskominfo Bengkalis dinilai sepihak dan pilih kasih berkaitan dengan kerjasama publikasi demi kelancaran pembangunan daerah yang dinilai tidak memihak ke media masa, setelah Diskominfo Bengkalis kembali melakukan perubahan atau revisi perbup. 

Audensi tersebut dilaksanakan Rabu 9 Maret 2022 diruangan rapat kantor PWI Bengkalis Jalan Hasanudin, Kelurahan Bengkalis Kota.

Adapun audensi tersebut dihadiri Ketua PWI Adi Putra, Sekretaris Agustiawan, Plt Diskominfo Adi Sutrisno diikuti sekitar 20 orang anggota PWI Bengkalis serta staf Diskominfo.

Adapun hal yang di diskusikan adalah terkait kerjasama kedepan tapi dinilai sepihak. Pasalnya, revisi ini menurut versi Plt Kadiskominfo Adi Sutrisno tidak semudah membalikkan telapak tangan. 

"Jika tetap dilakukan bisa menghambat kerjasama yang akan berlangsung,"ujar Adi Sutrisno.

Kemudian, disinggung adanya oknum Diskominfo dilingkungan Diskominfotik yang diduga bermain media agar mendapatkan fee dari perusahaan media tersebut.

Plt Kadiskominfo Bengkalis langsung membantah dan menegaskan hal tersebut tidak akan pernah terjadi.

"Untuk anggaran Publikasi tahun 2022 ini sebesar Rp1,6 miliar dan jumlah media yang sudah terverifikasi kerjasama Diskominfo sebanyak 182 media massa," ujarnya lagi.

Dalam hal tersebut, PWI Bengkalis menyarankan Diskominfo agar kembali melakukan seleksi agar media massa yang bekerjasama benar- benar media yang jelas dan sehat dan terverifikasi.

"PWI meminta Diskominfotik Bengkalis memprioritaskan kerjasama media kawan-kawan di bawah naungan PWI. Dan pihak Diskominfo untuk siap bekerjasama yang terjalin berkeadilan," sambung Agustiawan sekretaris PWI.

"Selain infotorial, galeri dan adv juga akan dilakukan dengan pesanan melalui email,"ujarnya.

"Diskominfo akan melakukan terobosan baru dengan anggaran yang ditingkatkan dengan menyampaikan demi kesejahteraan insan pers,"sambung Adi Sutrisno.

Disamping itu, dengan adanya polemik antara insan pers yang bertugas di Kab Bengkalis dan Diskominfo Pemkab Bengkalis dinilai bisa menghambat pembangunan atau bisa menimbulkan masalah pada pihak pemerintahan Bengkalis. Apalagi jika pihak pemerintah tidak pro dengan para insan pers.