RIAU24.COM -  Ketimpangan politik, ekonomi, dan sosial harus segera diselesaikan ketika Indonesia menyatakan kemerdekaanya.

Dimulai dengan pembentukan alat kelengkapan negara yang dianggap sangat penting dikutip dari tirto.id.

Tujuannya agar Indonesia dapat menjalankan sistem kenegaraannya dengan baik dan terarah.

Satu-satunya lembaga resmi saat itu ialah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) digelar selama tiga hari, yaitu 18 Agustus 1945, 19 Agustus 1945, dan 22 Agustus 1945.

Hasil sidang pertama, menetapkan dan mengesahkan UUD 1945; Mengangkat Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden; Membentuk Komite Nasional sebagai badan pembantu Presiden sebelum membentuk DPR/MPR.

Hasil sidang kedua yakni menetapkan 12 kementerian yang bertugas membantu Presiden; Membagi wilayah Indonesia menjadi delapan provinsi dan menunjuk para gubernurnya; Akan membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR).

Dan hasil sidang ketiga membentuk dan mengesahkan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP); Menetapkan Partai Nasional Indonesia (PNI) sebagai satu-satunya partai politik di Indonesia; Memutuskan untuk membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) dengan segera.

Belanda yang tak terima dengan hasil itu membawa Nederlands Indies Civil Administration (NICA) dan sekutu memasuki kota-kota besar Indonesia, berlangsung hingga tahun 1946.

Dari sana terjadilah Agresi Militer I & II Belanda, Pertempuran Surabaya, Pertempuran Medan Area, Palagan Ambarawa, dan lain-lain.

Pada 1946 jalur diplomasi dilakukan sebagai jalan satu-satunya untuk meraih kemerdekaan. Sayang, perundingan menemui kebuntuan lalu berlanjut ke Linggarjati pada 12 November 1946 dan mengesahkan kesepakatan Linggarjati.

Belanda kemudian berhianat dengan melakukan agresi militer pertama ke beberapa wilayah Indonesia. Perundingan kembali dilakukan di atas Kapal Renville pada Januari 1948.

Tak ubahnya seperti bocah ingusan, Belanda kembali berulah dengan melakukan agresi militer kedua di Indonesia pada Desember 1948. Perundingan kembali dilanjutkan pada 1949 yang diawali dengan Konfrensi Inter Indonesia.

Akhirnya, melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 23 Agustus 1949-2 November 1949 diputuskan bahwa Belanda secara resmi menyerahkan kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949.