RIAU24.COM -  Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Gde Siriana buka suara soal wacana penundaan Pemilu 2024.

Terutama ketika yang menyampaikannya adalah Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan.

Menurutnya, khotbah itu dianggap tak tepat karena jabatan presiden sudah ditentukan dikutip dari cnnindonesia.com, Jumat, 18 Maret 2022.

"LBP keblinger soal konstitusi. Masa jabatan presiden ya sudah ditentukan 2 periode, 2 kali 5 tahun. Jadi jika pada waktunya Jokowi gak mau turun, ya rakyat yang akan turunkan," ujarnya.

Menurutnya, Pemilu merupakan bagian dari pembangunan demokrasi di Indonesia.

Oleh sebab itu harus diselenggarakan sesuai prosedur konstitusi saat ini demi lahirnya pemerintahan yang demokratis.

Setiap Pilpres dan Pileg menurutnya juga sebagai sarana merajut harapan baru bagi masyarakat terhadap masa depan rakyat dan negara.

"Jadi pernyataan LBP ini menutup harapan rakyat untuk lahirnya pemerintahan yang lebih baik dari hari ini," ungkap dia.