"Sejauh ini, menurut kami Tim sistensi sudah memberikan kontribusi membantu pemerintah daerah misalnya dalam perumusan indikator klasifikasi BUMDes, menentukan model alokasi bantuan keuangan kepada desa, merumuskan petunjuk tenis bantuan keuangan khusus setiap tahun, dan memberikan saran dan masukan terhadap masalah bantuan keuangan khusus,"ujarnya.

Kemudian Syamsuar mmengatakan bahwa pihaknya sependapat untuk pencapaian Visi dan Misi RPJMD Provinsi Riau 2019-2024 diperlukan sumber daya manusia Aparatur yang berdisiplin, berintegritas dan memiliki kompetensi yang tinggi. Untuk itu kami akan terus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja Perangkat Daerah.

Kemudian dari fraksi Demokrat, yang menyampaikannya tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Riau pada Tahun 2021 telah dilaksanakan program dan kegiatan yang disepakati bersama Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Riau sejauh mungkin telah diusahakan menyentuh yang dapat membawa peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk melihat hasil pembangunan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, dapat dilihat dari berbagai capaian indikator makro yang dirilis oleh BPS, yaitu, Pertumbuhan Ekonomi Riau meningkat dari sebesar -1,13% pada Tahun 2020 menjadi sebesar 3,69% pada Tahun 2021, Indek Pembangunan Manusia meningkat dari 72,71 pada Tahun 2020 menjadi 72,94 pada Tahun 2021. Tingkat Pengangguran Terbuka menurun dari sebesar 6,32% pada Tahun 2020 menjadi sebesar 4,42% pada Tahun 2021.

Tingkat kemiskinan menurun dari sebesar 7,04% pada Tahun 2020 menjadi sebesar 7,00% pada Tahun 2021, namun Gini Ratio meningkat sedikit dari sebesar 0,321 pada Tahun 2020 menjadi sebesar 0,324 pada Tahun 2021. Selain itu, Nilai Tukar Petani meningkat dari sebesar 118,77 tahun 2020 menjadi sebesar 138,66 pada Tahun 2021.

"Kami menyadari bahwa masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya mampu disentuh oleh berbagai hasil pembangunan. Oleh sebab itu kami mengharapkan dukungan dari DPRD Provinsi untuk bersama-sama berkolaborasi mensejahterakan masyarakat Riau secara berkelanjutan,"katanya.

Dalam upaya mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan dari pusat pemerintah Provinsi Riau telah melakukan berbagai upaya dan langkah konkrit untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk penerimaan daerah yang berasal dari pajak, Pemerintah Provinsi Riau telah menetapkan target penerimaan dari pajak daerah didasarkan pada pemetaan perhitungan potensi penerimaan pajak terlebih dahulu agar kenaikan yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan Strategi utama pemerintah dalam meningkatkan penerimaan PAD dilakukan melalui kebijakan interstikasi dan ekstensifikasi pajak serta optimalisasi peran BUMD.