Lebih lanjut, menyangkut dengan persentase BUMDes yang masih berjalan, Syamsuar mengatakan, bahwa secara umum saat ini seluruh BUMDes yang ada di Provinsi Riau telah dapat menjalankan usahanya dengan baik. Memang terdapat beberapa BUMDes yang unit usahanya mengalami kendala operasional, namun usaha unit lainnya masih tetap berjalan. 

Mengenai kontribusi BUMDes terhadap APBDes diakui bahwa belum semua BUMDes yang memberikan kontribusi terhadap APBDes, namun sebagian dari BUMDes telah dapat meningkatkan omzetnya, dan memberikan kontribusi bagi PADe. 

"Misalnya BUMDes Kembang Kenanga di Kuantan Singingi omzetnya dari Rp. 2,6 milyar Tahun 2020 meningkat menjadi Rp. 4,3 Milyar Tahun 2021, BUMDes Bina Harapan di Kuantan Singingi dengan capaian omzet Rp. 1,9 Milyar pada Tahun 2021, BUMDes Seminai Jaya Kabupaten Siak dengan laba sebesar Rp. 907 juta dan Sumbangan PADes Rp. 205 juta, BUMDes Bina Sejahtera Kabupaten Siak laba sebesar Rp. 600 juta dengan kontribusi PADes Rp. 60 juta, BUMDes Bina Mulya Kabupaten Inderagiri Hulu laba 347 juta dengan sumbangsih PADes sebesar Rp. 54 juta. Dapat juga kami sampaikan keberadaan BUMDes saat ini juga dapat berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja lokal,"paparnya. 

Mengenai keberadaan BUMDes, Pemerintah Provinsi Riau telah melakukan klasifikasi terhadap 1.591 BUMDes, dengan rincian 561 BUMDes Klasifikasi Dasar,  442 BUMDes Klasifikasi Tumbuh, 386 BUMDes Klasifikasi Berkembang dan 202 BUMDes Klasifikasi Maju. Dengan telah tersusunnya data klasifikasi BUMDes tersebut diatas, diharapkan memudahkan Pemerintah Provinsi Riau dan Instansi terkait untuk melakukan pembinaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa yang ada.

"Menyangkut langkah-langkah strategis dalam mengontrol terhadap bantuan keuangan khusus kepada desa, dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil telah melakukan monitoring dan evaluasi secara berjenjang dan berkala dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten se Provinsi Riau. Mengingat banyaknya Bumdes yang ada di Riau, kedepannya pelaksanaan monitoring dan evaluasi akan terus diperbaiki,"terangnya.

Selanjutnya berkenaan dengan keberadaan Tim Asistensi Syamsuar menjelaskan bahwa personil Tim Asistensi berasal dari akademisi, praktisi yang berasal dari mantan birokrat dan mantan pendamping desa, dan semua anggota tim sudah memiliki kualifikasi pendidikan serta pengalaman. Tim ini dibutuhkan untuk membantu Pemerintah Provinsi Riau dalam perumusan kebijakan dan membantu mengatasi permasalahan baik dalam penyaluran dan efektivitas penggunaan dana bantuan keuangan khusus.