RIAU24.COM -  Pengamat politik Universitas Indonesia, Aditya Perdana menyebutkan jika masa kampanye yang semula diusulkan oleh KPU yakni 90 hari dan dipercepat jadi 75 hari dinilai terlalu singkat.

Padahal idealnya, masa kampanye pada Pemilu 2024 mendatang adalah 90 hari, tidak secepat 75 hari dikutip dari rmol.id, Jumat, 20 Mei 2022.

Meskipun seperti itu, dia menilai KPU pasti memiliki pertimbangan matang berdasarkan pengalaman sebelumnya.

Masalah yang tak kalah rumitnya yakni durasi distribusi logistik dan juga menyelesaian sengketa di Mahkamah Konsitusi.

Jika dari pihak pemerintah bisa membantu mempermudah distribusi logistik, dan lembaga Mahkamah Konstitusi juga bersepakat mengenai percepatan masa kampanye, tentu akan semakin bisa dicapai dengan waktu yang sudah disepakati bersama.

"Kalau seandainya pihak pemerintah dapat membantu dari sisi regulasi untuk mempermudah distribusi logistik dan juga lembaga peradilan yakni Mahkamah Konstitusi dapat bersepakat terkait percepatan hari kampanye yang dimaksud (75 hari), tentu akan mudah tercapai," sebutnya.

Padahal, sudah seharusnya tidak ada lagi polemik kembali soal durasi waktu kampanye yang dipercepat.

Alasannya karena sudah sesuai dengan kesepakatan politik bersama.