Usai pemaparan tersebut, Marwan Yohanis memberikan catatan dari pengalaman sebelumnya mengenai SKTM harus ada bukti pendukung yang mengacu pada surat yang dikeluarkan kepala desa/lurah.

Sementara itu, Ade Hartati Rahmat menegaskan harus adanya progres dan perbaikan mengenai PPDB di Provinsi Riau, dengan memperhatikan persoalan mendasar yakni kekurangan ruang kelas belajar (RKB) atau daya tampung.

“Bagaimana meminimalisir persoalan kegaduhan yang terjadi di daerah rawan seperti Kota Pekanbaru, perbatasan Minas, Duri dan Mandau. Mohon Pergub tentang PPDB harus diperkuat khususnya pasal-pasal yang menimbulkan kegaduhan,” ujarnya.

Diakhir rapat, Arnita sari meminta Disdik agar membuat sistem yang transparan sehingga tidak terulang lagi kejadian pada tahun sebelumnya. Serta menggesa pembentukan sekolah-sekolah favorit.