RIAU24.COM -  Menko Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD menyindir kehadiran Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Sindiran itu disampaikannya ditengah dalam rapat kerja dengan badan anggaran (Banggar), Senin, 6 Juni 2022.

Tak hanya menyindir KIB, Mahfud MD juga menyinggung terkait pengamanan Pemilu 2024.

"Mulai tahun 2023 sudah akan ramai [kampanye]. Pak Airlangga sudah bentuk KIB, yang lain sudah mulai memikirkan cetak kaos dan sudah kemana-mana. Kita itu memikirkan pengamanan," ujarnya.

Mahfud meminta anggaran tambahan Rp4,865,190,000 untuk penyelesaian permasalahan hukum Pemilu 2024. Sedangkan, Rp5,3 miliar digunakan untuk pengamanan Pemilu.

"Sehingga kami mengusulkan usulan tambahan anggaran, untuk satu persiapan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024 sebesar 5,356,400,000," sambung Mahfud.

"Banyak, selesaikan di pengadilan, (untuk) memantau, mengkoordinasikan, terutama yang menyangkut gugatan-gugatan terhadap pemerintah. Bahkan kita juga sekarang belum punya UU peradilan pemilihan kepala daerah, belum ada UU-nya," ujarnya.

Tak hanya itu, Mahfud juga meminta tambahan anggaran lebih dari Rp24 miliar untuk persiapan pembangunan IKN.

"Kami juga bapak yang terakhir ingin usulkan melalui forum yang tepat ini tambahan anggaran sebesar 24 sekian miliar. Untuk apa? Untuk persiapan pembangunan IKN," tutur Mahfud.