Deputi V Kantor Staf Presiden RI, Jaleswari Pramodhawardani, menilai komentar Mahathir salah kaprah. Menurutnya, ada standar kendali efektif dalam menentukan kedaulatan wilayah.

"Hingga detik ini, satu-satunya entitas yang memiliki kendali atas wilayah Provinsi Riau adalah Pemerintah Republik Indonesia," kata Jaleswari melalui keterangan tertulis, Selasa (21/6).

Lebih lanjut ia menerangkan bahwa pemerintah Indonesia menggelar administrasi pemerintahan lewat proses demokratis di Kepulauan Riau, melakukan pencatatan penduduk, penerapan hukum nasional, dan penegakan hukum.

Hal-hal itu merupakan urusan yang hanya bisa dilakukan pemerintahan yang sah.

Kritik juga muncul dari pengamat hubungan internasional dari Universitas Sultan Zainal Abidin di Malaysia, Suyatno Ladiqi. Ia mempertanyakan logika Mahathir yang berargumen soal kedaulatan wilayah sebuah negara hanya berdasarkan sejarah.

Padahal sudah ada hukum internasional yang mengatur batas-batas setiap negara.