RIAU24.COM -BENGKALIS - Menjaga tingkat inflasi di Kabupaten Bengkalis, Bupati Bengkalis Kasmarni, melaksanakan sekaligus membuka rapat koordinasi High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bengkalis, di Surya Hotel Duri, Rabu 6 Juli 2022.

Bupati Kasmarni mengajak seluruh stakeholder untuk berperan dalam pengendalian infalis di daerah, karena dengan adanya tingkat inflasi yang rendah, maka akan tercapailah syarat untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkesinambungan dan berkeadilan, dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Bengkalis yang bermarwah, maju dan sejahtera.

Makanya, lanjut Kasmarni, kepada seluruh peserta rapat untuk bisa menciptakan inovasi dan kebijakan guna menekan angka inflasi di Kabupaten Bengkalis.

“Saya berharap kepada seluruh TPID, agar bersungguh-sungguh menunjukkan kerjasama dan kerja keras sesuai tugas pokok masing-masing, dengan membangun langkah-langkah strategis, dalam memetakan setiap persoalan yang ada saat ini, meliputi harga, pasokan, distribusi dan koordinasi akan kebutuhan pokok masyarakat,”ucap Kasmarni.

Selain itu, Kasmarni juga meminta kepada peserta rapat untuk bisa menggambarkan berbagai upaya, dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi.

“Saya minta segera lakukan pemetaan dan upaya penyelesaian setiap permasalahan dan kendala dalam penanganan inflasi, pemetaan tersebut harus akurat, valid dan tidak sekedar tertulis diatas kertas, akan tetapi harus terbukti dan terukur dalam peyelesaiannya di lapangan. Intinya, kewajiban kita untuk menerapkan 4K dalam pengendalian inflasi daerah, meliputi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif, dapat terlaksana secara baik,” ucap Kasmarni.

Tidak sampai disitu saja, Kepala Daerah Bengkalis juga mengingatkan ketelitian para petugas terhadap data-data yang disampaikan. Yang mana, semua yang disampaikan harus berkualitas, akurat, valid, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Data merupakan kunci bagi tim TPID untuk melihat perkembangan dinamika harga barang dan jasa, data sebagai indikator untuk menentukan kebijakan ekonomi, data itu juga sebagai indikator kebijakan dalam pengadaan kebutuhan pokok masyarakat, dan dari data juga dapat kita jadikan sebagai dasar kebijakan yang berkaitan dengan distribusi,”pungkasnya.