RIAU24.COM - Teka teki kepergian anggota DPRD Riau Plesiran ke luar negeri yakni Amerika terjawab sudah. Sempat ditutup - tutupi kepergian wakil rakyat ini ternyata benar adanya.

Hal ini disampaikan oleh Plt Sekwan DPRD Riau Joni Irwan yang membenarkan bahwa sejumlah anggota DPRD sudah pergi studi banding ke luar negeri.

"Kan sudah dianggarkan jadi gak apa-apakan studi banding, kan dibenarkan,"ujar Joni di DPRD Riau. Kamis (14/7/2022).

Menurut Joni, plesiran anggota dewan ini tidak ada yang salah karena semua itu sudah dianggarkan dan diakomodir dari awal.

"Perizinannya tidak langsung jadi, ada proses yang dilalui seperti ada proses seperti izin dari gubernur, Mendagri, Mensesneg serta Kemenlu,"terangnya.

Joni juga mengaku tak tahu persis siapa dewan yang sudah berangkat. Namun untuk gelombang pertama katanya sudah berangkat.

"Untuk nama-namanya saya lupa, namun mereka disana selama 7-10 hari. Dan tujuannya Amerika,"ujarnya.

Terkait angggaran yang digunakan untuk pembiayaan plesiran anggota DPRD Riau yang sebelumnya tidak ada uang lantaran  dampak polemik penunjukan Plt, Dia menyebutkan saat ini semua itu sudah tidak ada terkendala.

"Alhamdulillah sekarang anggota dewan sudah berminyak,"jelasnya.

Dalam dari itu, Joni juga membantah tidak menutup -nutupi data anggota dewan Riau yang pergi Plesiran keluar negeri.

"Tidak ada rahasia dan tidak ada ditutup-tutupi yang berangkat silahkan dan yang tidak berangkat ya gak apa-apa,"jelasnya.

Ditanya soal permintaan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sekwan harus menagih hasil stuban DPRD Riau tersebut, Joni mengaku itu bukan kewenangannya tapi pimpinan.

"Intinya anggota DPRD Riau kunjungan luar negeri itu untuk melakukan kunjungan kerja, proses pembelajaran, atau lain sebagainya,"paparnya.

Sebelumnya, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyayangkan kunjungan sejumlah anggota DPRD Riau luar Negeri.

Fitra menilai kunjungan yang berulang setiap tahun itu tidak membawa manfaat terhadap perbaikan pembangunan di Riau dan hanya menghabiskan anggaran dana hura-hura selama ini.

"Karena publik bertanya kegiatan apa yang akan dilakukan di negara tujuan tersebut dan apa yang ingin dicari oleh anggota Dewan dalam kunker itu, hal ini seharusnya dapat dijelaskan oleh dewan Riau kepada publik sehingga tidak menjadi kecurigaan terhadap perjalanan dinas tersebut,"kata Taufik Divisi Advokasi Fitra Riau. Rabu (13/7/2022).

Fitra kata Taufik juga mencatat biaya perjalanan dinas/kunker DPRD Riau yang dialokasikan dalam APBD tahun 2022 ini mencapai Rp 16,7 M untuk kebutuhan kunker seperti pembiayaan transportasi taksi selama di sana, penginapan, uang harian, biaya tiket, biaya sewa kendaraan, biaya makan dan kebutuhan lainnya, termasuk untuk  biaya pengurusan izin Visa keberangkatan.

Selain itu, secara konsisten Dewan Riau juga menganggarkan untuk belanja kunker luar negeri di setiap tahunnya sehingga hal ini tidak menjadi keheranan publik. Misalnya di tahun sebelumnya 2021 dialokasikan sebesar Rp12,97 Miliar dan Rp 16,03 miliar di tahun 2020. Namun dalam pelaksanaanya tidak jadi dilakukan dengan berbagai alasan dan kondisi pandemi covid-19 yang tidak memungkinkan untuk berangkat.  

Berdasarkan catatan tahun 2019 kunker dewan Riau ke luar negeri menelan biaya mencapai Rp 17,3 Miliar untuk kebutuhan 65 anggota dewan dalam kegiatan kunker tersebut. 

"Tapi sayangnya publik melihat dari hasil kunker tersebut sama sekali tidak ada dampak perbaikan terhadap pembangunan di provinsi Riau, terlebih lagi pada tahun ini Dewan masih saja mau melakukan kunker keluar negeri, untuk itu penting publik menolak kegiatan kunker tersebut yang akan menelan biaya yang tidak sedikit,"sesal Taufik. 

Selama ini tambah Taufik lagi, anggaran belasan miliaran yang dikeluarkan untuk kunker juga tidak ada timbal balik bagi daerah malah laporan kunker tersebut juga tak pernah dilihat oleh publik, apa saja  kegiatan yang dilakukan disana, apa hasilnya dari kegiatan itu dan apa yang harus dikerjakan ketika kembali ke Riau juga tak ada nampaknya. 

Jelas masyarakat menilai kunker yang selama ini dilakukan hanya untuk kepentingan pribadi dan hanya berfoya foya anggota dewan saja.

Seharusnya anggota Dewan tersebut harus memiliki jiwa tau diri bahwa selama ini mereka berkerja dan berkegiatan menggunakan fasilitas dari uang rakyat dan sepatutnya apa yang dikerjakan mereka harus tau pula publik.

"Sudah berangkat diam-diam, laporan pun tak ada  dan hal yang ingin dibuat sepulang dari kunjungan juga tak jelas, ini sama artinya dewan Riau hanya pandai menghabiskan anggaran rakyat saja,"pungkasnya.

Oleh karena itu Mendagri harus bisa menolak izin kunker tersebut dan gubenur selaku kepala daerah jangan takut untuk tidak memberikan rekomendasi izin lebih baik anggaran belasan miliaran itu dialihkan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan daerah yang saat ini juga masih butuh pendanaan yang cukup, apalagi tahapan perubahan APBD sudah masuk anggaran ini bisa dialihkan di APBD Perubahan. 

Selain itu, PLT Sekwan juga harus tegas, hasil kunjungan di tahun 2019 harus ditagih dan hasil dari kunjungan yang menjadi target yang ingin dikerjakan di Riau harus di paparkan apa saja yang sudah di lakukan dan apa saja yang belum di lakukan.

"Kalau hal ini tidak ada pantas saja dugaannya publik benar bahwa antara DPRD dan Sekretariatan Dewan juga kongkalikong memanfaatkan uang rakyat untuk kepentingan berhura-hura,"tutup Taufik.