RIAU24.COM - Eks menteri kelautan dan perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti menanggapi rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, pertalite maupun solar di media sosial. Menurut dia, penghematan perlu dilakukan oleh institusi pemerintah, agar anggaran tidak berat. 

"Bubarkan lembaga-lembaga/komisi-komisi yang tidak diperlukan dan tidak signifikan keberadaannya," kicaunya lewat akun Twitter @susipudjiastuti, dikutip Rabu (24/8).

Dalam unggahan nya ia menyarankan apabila diperlukan kementerian atau departemen digabung. Seperti Kejagung dan Kemenkumham atau Deperindag (Kementerian Perdagangan) dan Perindustrian jadi direktorat perdagangan luar negeri. 

"Sejak 2-3 bulan lalu, saya ajak semua berhemat, skala rumah tangga, kantoran, dan lain-lain. Juga instansi-instansi pemerintah tentunya juga harus ikut (berhemat)," lanjut Susi.

Pasalnya, ia menyebut harga-harga kebutuhan sehari-hari akan terus merangkak naik. Jika begitu, maka daya beli masyarakat akan terus melemah.

"Penghematan (anggaran) instansi dialihkan untuk bantuan masyarakat lemah," terang dia.

Kenaikan bahan pokok dibarengi harga BBM yang kian melonjak membuat masyarakat mengalami kesusahan dalam perekonomian. Pendapatan yang tidak mengalami peningkatan dan dipaksa untuk harus mampu mengikuti kenaikan harga oleh pemerintah membuat sejumlah ekonom percaya kenaikan harga pertalite dan solar akan melahirkan orang miskin baru hingga setidaknya 100 ribu orang.

Diketahui, pemerintah mengungkap anggaran subsidi energi bisa mencapai Rp502 triliun pada tahun ini, lompat dari alokasinya Rp170 triliun, karena kenaikan harga minyak mentah dunia. Anggaran itu dirasa berat, sehingga pemerintah akan mengambil langkah menaikkan harga BBM bersubsidi dalam waktu dekat ini. (Mer)