RIAU24.COM - Di hadapan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, Menko Polhukam Mahfud MD membeberkan bahwa Ferdy Sambo menghubungi sejumlah pihak, termasuk anggota DPR untuk memuluskan skenario tewasnya Brigadir J.

Mahfud mengungkapkan bahwa mantan Kadiv Propam Polri tersebut melakukan hal tersebut untuk membantu dirinya meyakini publik bahwa ada skenario tembak menembak antara Brigadir J dan Bharada E.

Hal ini terungkap ketika MKD DPR ingin mengklarifikasi perkataan Mahfud di sebuah podcast yang mana pemberitaan itu tidak mengutip secara utuh pernyataannya.

"Saya katakan di situ (di podcast), sebenarnya Sambo itu menskenariokan agar orang percaya bahwa terjadi tembak-menembak, terjadi baku tembak, untuk itu dia membuat prakondisi menghubungi beberapa orang. Beberapa orang itu memang menyangkut di kantor saya, mitra kerja saya (DPR)," kata Mahfud di Ruang Rapat MKD DPR, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (25/8/2022).

Mengenai nama anggota DPR tersebut, Mahfud tidak mengatakannya karena orang yang dihubungi itu tidak melakukan pelanggaran sehingga tidak perlu diadili.

"Saya tidak harus mengeluarkan nama itu. Pertama, orang dihubungi orang itu bukan pelanggaran. Misal saudara ditelepon oleh Sambo, kan tidak pelanggaran kenapa harus diadili," ujarnya.

Oleh karena itu, Mahfud mengatakan permasalahnnya sudah selesai, walaupun ia mengetahui siapa anggota DPR yang dihubungi Ferdy Sambo tersebut.

Ia juga mengatakan telah mencoba mengklarifikasi dengan menghubungi anggota tersebut, tapi tidak dijawab, sehingga tidak etik jika ia membeberkan namanya.

"Yang anggota DPR tidak saya sebut, saya punya nama tapi tidak saya sebut, karena saya hubungi yang bersangkutan tidak diangkat, sehingga kalau saya sebut tidak etis," ujar Mahfud.

Mahfud mengatakan hal itu ia lakukan demi menjaga hubungan antarlembaga dengan DPR.

"Oleh sebab itu dengan segala hormat dan saya menghormati hubungan kelembagaan berdasarkan undang-undang. Saya menyatakan keterangan saya tentang kasus ini sudah selesai saya tidak akan menerangkan lagi siapa namanya karena saya tidak konfirmasi," tegasnya.

Lebih lanjut, Mahfud memastikan dan membuktikan bahwa Sambo dan seluruh jaringannya memang membuat gerakan agar orang percaya dengan skenario baku tembak dengan cara menghubungi satu per satu, antara lain Kompolnas, Komnas HAM, beberapa Pemimpin Redaksi (Pemred), termasuk juga anggota DPR.

Lebih lagi, ia juga sudah mengklarifikasi beberapa pemred media yang dihubungi Sambo dan mengatakan itu bukan bagian tindak pidana.

"Ada anggota DPR kan sama dengan di tengah pasar ada maling kan tidak bisa dianggap pidana nyebut siapa malingnya. Apalagi kalau cuma ditelepon bukan tindak pidana. Dihubungi bukan tindak pidana cuma orangnya tidak enak. Itu saja," pungkasnya.

(***)