RIAU24.COM - Sebagai wujud kepedulian pihak perusahaan kepada masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya, PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) kembali melakukan penandatanganan kesepakatan bersama atau Memorandum of Understanding (MoU) terhadap kolaborasi percepatan penurunan kasus stunting serta peningkatan mutu pendidikan sekolah dasar di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Penandatanganan kerjasama yang dilakukan di Gedung Serba Guna Kantor Bupati, Senin (11/7/2022) itu dihadiri langsung oleh Bupati Kepulauan Meranti, H Muhammad Adil SH MM, dan General Manager Stakeholder Relations PT RAPP, Wan Mohd Jakh Anza, Sekretaris Daerah, Bambang Suprianto, Plt Kepala Bapelitbang, Sakinul Wadi, Plt Kepala Dinas Sosial, M Khardafi, Plt Kepala Kominfo, Muhlisin dan beberapa pejabat lainnya.

Dalam laporannya, Plt Kepala Bapelitbang, Sakinul Wadi menyampaikan bahwa program yang dilakukan oleh PT RAPP tersebut sangat mendukung program pemerintah daerah dalam mewujudkan visi misi Bupati yakni Meranti Maju, Cerdas dan Bermartabat.

"Penandatanganan MoU kerjasama dengan PT RAPP dan Tanoto foundation ini adalah upaya kita dalam percepatan penurunan stunting. Mudah-mudahan kita dapat berkolaborasi dengan baik untuk menyelesaikan permasalahan yang ada Kabupaten Kepulauan Meranti. Selanjutnya bahwa sesuai dengan arahan Bupati, terkait dengan mutu pendidikan ini merupakan amanat dari RPJMD atau target kepala daerah untuk mewujudkan Meranti Maju, Cerdas dan Bermartabat. Kami dari Bappeda menyampaikan siap berkolaborasi dengan PT RAPP dan Tanoto Foundation untuk menyukseskan dua program tersebut," kata Sakinul Wadi.

Ia menambahkan, tingkat stunting di Kepulauan Meranti tahun 2022 ini sudah menurun dibanding tahun 2021, tetapi angkanya masih di atas standar nasional.

"Dengan adanya kerja sama ini, kita harapkan, angka stunting di Kepulauan Meranti dapat lebih berkurang lagi," katanya.

General Manager Stakeholder Relation RAPP, Wan Mohd Jakh Anza mengatakan pihaknya berkomitmen untuk menyelaraskan program tersebut dengan visi misi Bupati Kepulauan Meranti.

"Kami telah berkomitmen untuk bersinergi dan menyelaraskan program tersebut dengan visi-misi Bupati Kepulauan Meranti. Kita menyadari yang terdepan adalah Pemkab sementara kami adalah pendukung. Untuk itu, kita bersatu padu untuk mendukung Bupati sesuai dengan programnya, mudah-mudahan dengan melakukan MoU ini kita dapat bekerjasama dengan baik dan saling membangun kabupaten ini menjadi yang lebih baik," ungkapnya.

Wan Jakh juga menyebutkan, bicara soal stunting bukan hanya bicara tentang makanan yang dikonsumsi saja, tetapi juga faktor-faktor lain termasuk tingkat pendidikan dan lingkungan sekitar.

"Intinya kami mendukung upaya penurunan stunting tapi yang harus maju di depan itu Pemerintah Kabupaten. Kami akan memberi dukungan dari belakang," jelasnya.

Dijelaskan, ada dua pendekatan yang digunakan oleh PT RAPP dalam rangka mendukung program percepatan penurunan stunting di Provinsi Riau, yakni

'community empowerment' dan 'enabling environment'.

Pendekatan pertama adalah dengan pemberdayaan masyarakat (community empowerment) yang diharapkan dapat menguatkan intervensi spesifik dan intervensi sensitif di tingkat komunitas. Berbagai kegiatan yang dilakukan PT RAPP melalui pendekatan ini seperti Training of Trainer Konseling PMBA (Pemberian Makan Bayi dan Anak) bagi petugas gizi Puskesmas, pelatihan kader tentang penyelenggaraan Posyandu, pelatihan Pelayanan Kesehatan Berbasis Masyarakat (PKBM), pelatihan konseling PMBA, pelatihan Manajemen Terpadu Balita Sakit Berbasis Masyarakat (MTBS-M), dan pelatihan higienitas dan sanitasi.

Selanjutnya juga dilaksanakan promo-edukasi kesehatan dan gizi, monitoring dan evaluasi kegiatan Posyandu, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pemulihan bagi anak Balita gizi buruk, BGM (Bawah Garis Merah), dan ibu hamil KEK (Kekurangan Energi Kronis).

Selain itu juga memberikan dukungan peralatan Posyandu, lomba-lomba Posyandu, pengembangan media KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi), dan
kampanye kesehatan.

Pendekatan kedua adalah dengan menciptakan lingkungan yang kondusif (enabling environment) bagi berbagai upaya percepatan penurunan stunting di seluruh level. Berbagai intervensi yang akan dilakukan melalui pendekatan ini adalah pendampingan teknis dalam pelaksanaan pilar ke-2 (pengembangan strategi komunikasi perubahan perilaku) dan pilar ke-3 (optimalisasi 8 aksi konvergensi) percepatan penanganan stunting, memobilisasi Tim Pendamping Keluarga (TPK), program inovasi deteksi awal kehamilan yang berisiko/berpotensi melahirkan anak stunting dan pilot program rumah anak SIGAP.

"Peran serta RAPP dalam upaya percepatan penurunan stunting merupakan wujud nyata dari penerapan salah satu prinsip 5C, yaitu good for community atau
kebaikan bagi masyarakat. Hal ini juga selaras dengan visi APRIL 2030 yang salah satu indikatornya adalah mengurangi prevalensi stunting hingga 50 persen di desa-desa sasaran," ujarnya.

Sementara itu juga dijelaskan terkait program School Improvement yang merupakan program peningkatan mutu pendidikan Sekolah Dasar. Disebutkan program Community Development (CD) itu bertujuan dalam peningkatan kemampuan literasi dan numerasi siswa Sekolah Dasar mitra CD PT RAPP di wilayah operasional perusahaan yang ada di 5 kabupaten, termasuk salah satunya adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.

"Peningkatan literasi dan numerasi siswa dalam program ini dilakukan melalui pengelolaan dan kepemimpinan kepala sekolah, pelibatan komite sekolah dalam perbaikan lingkungan belajar di sekolah, serta perubahan kualitas pembelajaran guru di dalam kelas yang berfokus pada pembelajaran aktif yang berpusat pada siswa. Saat ini Sekolah Dasar mitra program School Improvement di Kabupaten Kepulauan Meranti berjumlah 24 sekolah," pungkasnya.

Sementara itu, Bupati Kepulauan Meranti H. Muhammad Adil meminta PT RAPP fokus membantu masyarakat Kepulauan Meranti di dua kecamatan terdekat wilayah operasionalnya, yakni Kecamatan Merbau dan Kecamatan Tasik Putri Puyu.

"Jangan semua kecamatan tapi sedikit-sedikit. Namun fokuskan saja dua kecamatan terdekat, tapi maksimal," kata Bupati Adil.

Lebih jauh dia meminta Corporate Social Responbility (CSR) perusahaan bubur kertas terbesar di Asia Tenggara itu, bisa menyesuaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan oleh Pemkab Kepulauan Meranti. Dengan begitu, program pembangunan yang dilakukan dapat sejalan dan mendapatkan hasil maksimal.

"Contohnya seperti yang kemarin saya minta seragam sekolah dan sepeda. Jadi ya berikan seragam sekolah dan sepeda karena program saya itu ingin mengratiskan seragam sekolah. Sehingga itu bisa membantu para orang tua dan itu menjadi visi misi atau program kerja," ujarnya.

Bupati berharap dengan adanya kerjasama tersebut, perusahaan telah ikut membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dalam pemaparannya, Bupati menyebutkan salah satu permasalahan pembangunan nasional sekaligus menjadi isu strategis nasional dan daerah saat ini adalah tingginya prevalensi Stunting. Berdasarkan data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi Stunting di Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2021 tercatat sebesar 23,3 persen.

Angka prevalensi stunting di Kabupaten Kepulauan Meranti masih tergolong tinggi, dan berada diatas standar WHO sebesar 20 persen.

Untuk mempercepat penurunan stunting, pemerintah menerapkan pendekatan intervensi secara konvergen yang melibatkan multisektor di berbagai tingkatan.

Pelaksanaan intervensi secara konvergen dilakukan dengan menggabungkan atau mengintegrasikan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan bersama. Yaitu memastikan layanan dari setiap intervensi gizi spesifik dan sensitif tersedia di kabupaten/kota dan desa, dan dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat yang membutuhkan, terutama ibu hamil, ibu menyusui dan anak usia 0-23 bulan.

"Data capaian cakupan intervensi gizi spesifik dan sensitif Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2022 masih terdapat beberapa indikator yang capaiannya rendah. Untuk itu perlu dukungan dari seluruh lintas sektor termasuk peran swasta melalui program tanggungjawab sosial perusahaan seperti yang dilakukan oleh PT RAPP dan Tonoto Foundation, untuk bersama-sama mengentaskan stunting," ucapnya.

Dikatakan Adil, salah satu kegiatan prioritas yang ditetapkan pemerintah adalah pendampingan kepada keluarga berisiko stunting oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) terdiri dari bidan desa, kader PKK dan kader KB. Secara Nasional sudah terbentuk 200 ribu Tim Pendamping Keluarga atau 600 ribu orang.

Saat ini, jumlah TPK di Kabupaten Kepulauan Meranti sekitar 700 orang. TPK ini bertugas untuk melakukan pendampingan kepada remaja calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia 0-59 bulan, sehingga memiliki pemahaman yang cukup dalam upaya pencegahan stunting.

"Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti melalui OPD terkait telah pun mengalokasikan anggaran pada APBD, dalam upaya intervensi pencegahan stunting. Namun hal itu belumlah memadai. Karena itu perlu dukungan dan peran lintas sektor termasuk PT. RAPP dan Tanoto Foundation. Oleh karena itu, saya menyambut baik program dan kegiatan penurunan dan diselenggarakannya penandatanganan MoU dan Perjanjian Kerjasama pada sebagai upaya untuk bersama. menurunkan prevalensi stunting di Kabupaten Kepulauan Meranti," tutur Adil. ***