"Karena jumlah penduduk begitu besar, maka kami dari DPRD berinisiasi kita mekarkan beberapa kelurahan dengan menyiapkan persyaratan teknisnya dengan harapan bisa terlaksana," ungkapnya.

PLT Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Achmad Brahmantyo menyampaikan, terkait dengan penyusunan naskah akademik dan Pemekaran Kelurahan Perlu dievaluasi, dikaji dan dilengkapi yang mana saja sesuai kriteria-kriteria berdasarkan PP nomor 17 tahun 2018.

"Dalam hal ini menjadi perhatian kita bersama dalam penyusunan naskah akademik pemekaran kelurahan dan desa dimana melihat langsung wilayah-wilayah yang bisa dimekarkan sesuai dengan kriteria dan undang-undang yang berlaku, tidak hanya melihat dari sumber daya manusia dan alamnya saja," ucapnya.

Hendri, S.Ag dalam kesempatan turut menyampaikan, jika ada data yang belum lengkap bisa disampaikan langsung kepada bagian Tata Pemerintahan (Tapem) yang telah ikut mendampingi kami, dan bisa langsung berkoordinasi ke pihak perancang Kemenkumham," jelasnya.

"Disamping membahas pemekaran, kami juga ingin kanwil Kemenkumham turun kelapangan untuk melihat apakah benar padat penduduk, dan pihak tapem segera lengkapi data-data yang belum lengkap,"sambung H. Siantar.

Apabila hal ini yang menjadi prioritas, akan segera cek data dan turun kelapangan sesuai jadwal ditentukan.