"Kita tidak boleh pasrah. Harus ada upaya yang dilakukan. Di sisi pemerintah, kalau ingin mengambil sebuah langkah atau solusi mengangkat harga komoditas perkebunan, pertama harus terlibat stakeholder. Di sana ada regulasi dan aturan akan mempengaruhi harga," sebutnya. 

"Kita di daerah, ada peraturan yang dibuat pemerintah daerah. Misalnya, Pergub, atau perbup, atau Perda, " sambungnya. 

Di Inhil, sebut Arfah, sebelumnya sudah membuat Perda Tera Gudang. Kemudian Perda pendirian perusahaan daerah atau BUMD. ''Kalau tidak salah namanya Kelapa Inhil Gemilang atau KIG," sebutnya. 

Pemerintah melalui dinas terkait juga menerbitkan tentang penetapan harga pembelian harga komoditas perkebunan.  Namun harga yang ditetapkan pemerintah tidak sesuai di lapangan.*