Rencana pemerintah untuk membangun pembangkit listrik tenaga batu bara di daerah-daerah yang rentan secara ekologis di negara itu telah menghadapi protes. Sedikitnya 12 pekerja dan penduduk lokal tewas selama enam tahun terakhir oleh tembakan polisi selama protes terhadap pabrik Banshkhali.

Demonstrasi juga diadakan terhadap pembangkit listrik tenaga batu bara besar lainnya di wilayah barat daya Rampal dekat Sundarbans, hutan bakau terbesar di dunia. Protes telah mendorong pemerintah untuk melabeli beberapa aktivis sebagai “teroris” setelah DSA diberlakukan pada 2018.

Undang-undang memiliki ketentuan untuk hukuman penjara hingga 14 tahun bagi siapa saja yang secara diam-diam mencatat pejabat pemerintah atau mengumpulkan informasi dari lembaga pemerintah menggunakan komputer atau perangkat digital lainnya. Ini juga menetapkan hukuman serupa bagi orang-orang yang menyebarkan “propaganda negatif” tentang perang kemerdekaan negara itu tahun 1971 dan pemimpin pendirinya Sheikh Mujibur Rahman – ayah dari Perdana Menteri Hasina.

Kritikus mengatakan ketentuan itu memungkinkan polisi untuk menangkap wartawan dan menyita peralatan mereka tanpa perintah pengadilan, mendorong PBB untuk menuduh Bangladesh menggunakan undang-undang tersebut untuk menekan aktivisme lingkungan. Ia telah meminta pihak berwenang untuk mengubah Undang-Undang dan berhenti menggunakannya untuk menangkap orang.

Pelapor Khusus PBB untuk Hak Asasi Manusia dan Perubahan Iklim Ian Fry dalam kunjungannya ke Bangladesh bulan lalu menyerukan diakhirinya pelecehan terhadap aktivis perubahan iklim.

“Berbagai badan hak asasi manusia, termasuk PBB, telah lama menyuarakan keprihatinan tentang ketentuan yang tidak jelas dan luas dari Undang-Undang Keamanan Digital yang telah digunakan untuk menghukum kritik terhadap pemerintah,” kata Fry.