RIAU24.COM - Pasca deklarasi Anies Baswedan sebagai calon presiden (Capres) 2024 oleh Partai Nasdem, membuah hubungan elite Partai pimpinan Surya Paloh tersebut dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjadi memanas.

Hubungan elite partai pendukung Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) - Ma’ruf Amin itu berakhir terlibat saling sindir.

Hal ini diawali dari Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal capres 2024 pada Senin 3 Oktober 2022.

Hal ini disebut Hasto Kristiyanto selaku Sekretaris Jenderal PDIP bahwa deklarasi itu membawa kesan ingin pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin cepat selesai.

Hasto juga menyinggung ada warna biru yang lepas dari pemerintahan Jokowi. Sindiran itu disampaikan Hasto usai acara talk show bertajuk TNI adalah Kita di Kantor DPP PDIP Gedung B, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu 9 Oktober 2022.

Menanggapi ha tersebut, sejumlah pengamat politik mengungkapkan penilaian dan pendapatnya.

Pengamat Politik dan Direktur IndoStrategi Research and Consulting Arif Nurul Imam menilai saling sindir elite kedua parpol itu merupakan bentuk rivalitas politik antara Nasdem dengan PDIP terkait Pilpres 2024.

“Nasdem dan PDIP sama-sama berkepentingan dalam suksesi Pilpres 2024, apalagi telah terlihat kemungkinan akan berbeda dalam poros politik nanti,” kata Arif Nurul Imam kepada SINDOnews, Kamis (13/10/2022) dikutip sindonews.com.

Dia melihat deklarasi Anies Baswedan sebagai bakal capres 2024 oleh Nasdem berdampak pada eskalasi perpolitikan Tanah Air. Arif menilai Nasdem terbilang berani mendeklarasikan Anies Baswedan.

“Hal ini karena kita tahu Anies merupakan sosok yang selama ini dianggap sebagai kontra pemerintah,” tutur Arif.

Sementara itu, Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menilai tudingan Hasto mengenai Nasdem yang sudah tidak lagi sejalan dengan pemerintahan Jokowi karena mendeklarasikan Anies Baswedan sangat tidak mendasar.

“Penilaian apakah Partai Nasdem masih sejalan atau tidak sejalan lagi dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak bisa didasarkan atas hal tersebut, melainkan didasarkan pada komitmen dalam menjalankan program-program pemerintahan oleh menteri-menteri dari Partai Nasdem di kabinet,” kata Bawono Kumoro.

Dia berpendapat, keputusan Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan harus ditempatkan di dalam konteks menjalankan salah satu fungsi dari partai politik sebagai sarana rekrutmen kepemimpinan nasional.

“Jadi jangan itu ditempatkan di luar konteks tersebut sehingga memunculkan asumsi negatif tidak perlu,” pungkasnya.

Ujang Komarudin selaku Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) juga melihat perseteruan antara elite PDIP dengan Nasdem itu hanya mengenai perbedaan kepentingan terkait Pilpres 2024.

“Apakah berujung reshuffle? Saya sih meyakini tidak, kecil kemungkinan reshuffle itu,” kata Ujang.

Karena, Ujang meyakini Presiden Jokowi tidak akan gegabah.

“Karena soal komitmen koalisi itu kan lima tahunan,” tutur Ujang.

Terlebih, kata dia, Nasdem sudah menyampaikan komitmennya hingga 2024. Dia melihat sejumlah parpol pendukung pemerintah sudah bermanuver untuk Pilpres 2024.

“Mungkin karena Anies dianggap antitesa dari pemerintahan Jokowi, maka dimusuhi oleh partai-partai koalisi Jokowi termasuk oleh PDIP,” imbuhnya.

(***)