RIAU24.COM - Isu reshuffle kabinet atau pergantian menteri dinilai sebagai salah satu bentuk tekanan politik oligarki terhadap sistem demokrasi.

Hal ini ditegaskan oleh Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP/Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra.

"Tekanan, intimidasi, paksaan dalam bentuk apapun kepada parpol yang mengambil jalan mengusung capres berbeda dari harapan teman-teman parpol pemerintah lainnya, menunjukkan ada kecenderungan upaya konsolidasi kekuasaan oleh oligarki, agar tidak boleh ada sosok lain di luar kelompok mereka untuk tampil ke permukaan dan berlaga di kontestasi 2024," kata Herzaky Mahendra Putra, Jumat (14/10/2022).

Herzaky berharap, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jajarannya mengedepankan sikap negarawan dan tidak melakukan intimidasi terhadap partai politik yang mengusung calon pemimpin harapan rakyat.

"Jangan malah Presiden atau para pembantunya sok-sokan mencoba mengkooptasi, menggergaji hak dan kewenangan parpol sebagai entitas berdaulat di negeri ini, dengan memberikan tekanan atau intimidasi kepada parpol yang sedang berupaya melaksanakan tugas dan tanggung jawab politiknya kepada rakyat dengan mengusung calon pemimpin negeri di Pilpres 2024 sesuai dengan harapan dan aspirasi rakyat ataupun konstituennya," ucap Herzaky.

Ia melihat, situasi perpolitikan saat ini seolah-olah demokrasi di Indonesia diatur oleh sekelompok elite dan golongan saja.

"Seakan-akan negeri ini milik sendiri. Seakan-akan, semuanya harus dibaku atur oleh segelintir elit saja. Jika benar ini yang terjadi, demokrasi Indonesia yang sudah rapuh 8 tahun ini, menjadi semakin bobrok," ucap Herzaky.

Partai Demokrat disebutkan Herzaky, akan mengawal demokrasi Indonesia, agar semakin berkembang dan matang. Pihaknya juga akan melawan jika ada upaya oligarki mengambil alih kedaulatan rakyat dan berusaha mengintervensi parpol sebagai salah satu pilar demokrasi.

"Demokrat seperti yang selalu ditegaskan oleh Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono dalam berbagai kesempatan, akan terus konsisten bersama rakyat, memperjuangkan perubahan dan perbaikan," pungkas Herzaky Mahendra Putra.

Sebagaimana diketahui, isu reshuffle bermula dari pernyataan relawan Jokowi yang menyebutkan perlu dilakukan pergantian Menteri pasca penetapan Anies Baswedan sebagai Capres dari Partai Nasdem yang merupakan partai koalisi pemerintah di era Jokowi-Ma'ruf Amin.

Presiden Jokowi saat ditanyai terkait rencana reshuffle menyebutkan kemungkinan tersebut selalu ada.

"Rencana selalu ada. Pelaksanaan nanti diputuskan," kata Jokowi saat ditanya wartawan soal apakah ada rencana reshuffle kabinet saat meninjau Stasiun Kereta Cepat Indonesia China di Stasiun Kereta Cepat Tegalluar, Cileunyi, Kabupaten Bandung, Kamis (13/10/2022).

(***)