RIAU24.COM - Sekretaris Umum (Sekum) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu’ti meminta kepada elite politik untuk mengakhiri skenario penambahan masa jabatan presiden tiga periode.

Salah satu alasannya karena melanggar konstitusi atau UUD 1945 tentang pembatasan masa jabatan presiden dikutip dari rmol.id, Jumat, 16 Desember 2022.

"Para elite tidak perlu mewacanakan berbagai kemungkinan atau skenario perpanjangan masa jabatan presiden atau presiden tiga periode. Tak perlu ada tafsir ulang, perubahan, atau penambahan pasal UUD 1945," pintanya.

Paling penting, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menegaskan tidak akan memperpanjang masa jabatannya atau menjabat tiga periode dalam berbagai kesempatan.

"Para elite, apalagi yang sedang memegang jabatan di lembaga negara, seharusnya menjadi contoh bagaimana melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara konsisten," sebutnya.

Sebelum menutup pembicaraan, dia kembali mengingatkan agar para elite bersikap arif-bijaksana.

Serta mengutamakan kepentingan serta kemaslahatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, golongan, dan kekuasaan.