RIAU24.COM - Pengamat Politik Universitas Esa Unggul Jakarta M Jamiluddin Ritonga membeberkan beberapa kejanggalan jika Presiden RI Joko Widodo benar-benar melakukan reshuffle kabinet.

Pertama, masyarakat biasanya setuju ada reshuffle jika kinerja kabinet rendah dikutip dari sindonews.com, Senin, 26 Desember 2022.

"Indikasi itu akan terlihat dari ketidakpuasan masyarakat pada kenerja kabinet. Namun indikasi tersebut tidak terlihat dari hasil survei Charta Politika," ujarnya.

Hasil survei menyebutkan 72,9% responden menyatakan puas terhadap Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Menurut Jamil lagi, menjadi aneh kalau masyarakat setuju ada reshuffle kabinet sementara mereka puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Sehingga bisa dikatakan data hasil survei ini terkesan tidak konsisten.

"Jadi, sangat tidak logis melakukan reshuffle kabinet bila mengacu pada hasil survei tersebut. Sebab, hasil survei itu tidak cukup memadai dijadikan dasar mereshuffle kabinet," sebutnya.

Kedua, reshuffle biasanya dilakukan saat kinerja pemerintahan yang merupakan bagian dari kinerja para menteri dinilai rendah.

Alasan lainnya, ada kisruh politik yang menyebabkan kepercayaan masyarakat pada kabinet rendah.

Dia melihat kedua alasan itu tidak nampak pada kabinet saat ini.

"Dua penyebab itu tidak terlihat pada pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Justru hasil survei menyatakan responden puas terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf," ujarnya.