RIAU24.COM - Sekretaris Komisi II DPRD Riau, Husaimi Hamidi mendukung saran Gubernur Riu Syamsuar mengaktifkan kembali rekonsiliasi penghitungan lifting daerah penghasil minyak dan gas (migas). 

"Kami pernah sampaikan agar pemerintah pusat melalui SKK Migas terbuka soal lifting dan produksi minyak sehingga tidak ada saling curiga. Mestinya dihitung sesuai dengan harga minyak terkini, harga minyak dunia kan fluktuatif," kata Husaimi, Rabu (28 /12/2022). 

Menurutnya, polemik dana transfer ke daerah yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas bumi akibat perbedaan data penghitungan lifting dan produksi minyak. 

Husaimi menekankan, Pemprov Riau harus memegang data mutakhir dari SKK Migas apabila rekonsiliasi tersebut disetujui pemerintah pusat. 

"Sehingga kita ada pegangan apa yang menurut kita benar. Karena kan rekonsiliasi itu mencocokkan data kita dan data pusat. Sekarang pemerintah provinsi punya data enggak untuk rekonsiliasi itu?" katanya. 

Politisi PPP itu juga menyoroti rendahnya jatah yang diterima daerah penghasil migas yang diatur undang-undang DBH Migas.