RIAU24.COM - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima mengomentari isu reshuffle kabinet Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

"Saya kira reshuffle jangan jadi isu ya. Kalau mau reshuffle ya reshuffle," sebutnya dikutip dari tempo.co, Rabu, 28 Desember 2022.

Menurutnya, reshuffle menjadi hak prerogatif presiden.

"Saya kira presiden paham betul bagaimana kompetensi masing-masing menterinya dan komunikasi dengan ketua parpol pengusung juga intens. Menurut saya, monggo-monggo saja karena situasi saat ini membutuhkan kebersamaan dari pemerintah dan kabinetnya," ujarnya.

Jangan sampai presiden memiliki menteri namun tidak memiliki kabinet.

"Reshuffle harus mengarahkan menteri agar menjadi kabinet yang ikut menyelesaikan banyak hal, terutama dalam situasi yang tidak mudah ini," ujarnya.

Presiden Jokowi tidak hanya membutuhkan menteri kompeten tetapi membutuhkan kabinet yang solid.

"Terutama pada hal-hal yang menyangkut pangan, logistik, dan energi. Saat ini kan tidak dalam situasi normal, apalagi global. Solid saja belum tentu selesai, maka kalau reshuffle itu hak presiden," sebutnya.