RIAU24.COM - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang juga anggota Komisi IV DPR Djarot Saiful Hidayat mengingatkan kepada seluruh menteri di Kabinet Indonesia Maju untuk menyukseskan dua tahun terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Meskipun begitu, terdapat sejumlah menteri yang perlu dievaluasi kinerjanya.

Ia sendiri mengatakan, perombakan kabinet atau reshuffle merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai presiden. Namun, ia melihat bahwa hal tersebut pasti terjadi meskipun tak dapat dipastikan kapan.

"Yes, (reshuffle) keniscayaan, kalau menurut saya, itu pasti. Tentang kapan? Ya itu jangan bertanya kepada saya. Ya biasanya Rabu Pon, oh ya, Rabu Pon ya, Rabu Pon itu setiap bulan ada Rabu Pon, nah jadi kita tunggu saja," ujar Djarot di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (3/1).

Secara khusus, ia menyoroti kinerja Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar yang merupakan mitra koalisinya. Menurut dia, seharusnya keduanya mundur dari Kabinet Indonesia Maju.

"Itu lebih gentle (untuk mengundurkan diri). Ya sebab apa? sebab, rupanya, mungkin agak tidak cocok dengan kebijakan Pak Jokowi, termasuk yang disampaikan adalah sosok antitesis pak Jokowi," ujar Djarot.

Dalam mengevaluasi menterinya, ia melihatnya berbasis kinerja. Namun, partai tempat kedua menteri tersebut bernaung juga menjadi pertimbangan, mengingat Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres) yang kerap disebut sebagai antitesis Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Satu kinerjanya, dua termasuk partainya. Kalau memang gentle, betul sudah seperti itu (mengundurkan diri), akan lebih baik, untuk menteri menterinya (Nasdem) lebih baik mengundurkan diri," ujar Djarot.

Jika Partai Nasdem bertahan dengan mengusung perubahan, hal tersebut justru dikhawatirkannya bagi Indonesia ke depan. Jika berkuasa, ada peluang besar kalau mereka tidak akan melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh pemerintahan Jokowi.

"Apa yang dikerjakan Pak Jokowi selama 10 tahun yang sudah seperti ini, ini akan tidak berlanjut kepada masa pemerintahan sesudahnya, siapa pun presidennya. Ini kan yang menjadi pertanyaan kita," ujar Djarot.

(***)