PDIP Yakin Sistem Proporsional Terbuka Halalkan Politik Kapital
Tapi berdasarkan sifat kenegarawanan dari hakim MK.
"Jadi kami hormati seluruh pendapat dari partai, pemerintah. PDI Perjuangan bukan pihak yang melakukan judicial review karena kami tidak punya legal standing. Tapi sikap politik kebenaran," ujarnya.
Baca juga: Alasan Kepala Desa Banyak yang jadi Koruptor