Kala itu Kasmarni juga menyampaikan beberapa isu strategis di Kabupaten Bengkalis salah satunya adalah terjadinya abrasi secara masif di Pulau Bengkalis, Pulau Rupat dan pesisir daratan Sumatera yang sudah berlangsung cukup lama. 

"Pada tahun 2022 lalu, terjadi tanah longsor (bogburst) disertai abrasi yang sangat parah di Desa Simpang Ayam Kecamatan Bengkalis. Dari hasil pengamatan dilokasi, setidaknya ada 12 titik longsor yang tersebar di sepanjang pantai yang berada di administrasi Desa Simpang Ayam dan Desa Teluk Latak Kecamatan Bengkalis dengan panjang garis pantai ± 8km,"beber Kasmarni.

Pemerintah Kabupaten Bengkalis sudah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi abrasi dengan membangunkan pengaman pantai baik berupa breakwater maupun revertment, termasuk pemulihan ekosistem mangrove, tetapi usaha ini belum maksimal karena terbatas keuangan daerah, ujarnya.

Dengan terjadinya abrasi ini menyebabkan mundurnya garis pantai  berkisar 10 - 20 meter pertahun akibat abrasi yang  dihasilkan dari tingginya gelombang dan arus  pasang surut di sepanjang garis pantai dan rusaknya beberapa permukiman  penduduk, fasilitas umum, perkebunan masyarakat dan budidaya tanaman mangrove hutan bakau.

Lalu kawasan pantai Kepulauan Bengkalis merupakan wilayah yang berhadapan langsung dengan batas negara tetangga (Malaysia). Kondisi tersebut menjadi alasan pertimbangan perlu diprioritaskan pengamanan pantai sebagai acuan batas kedaulatan NKRI.

"Selama ini penanganan abrasi pantai, diprioritaskan pada titik-titik kritis, dengan laju abrasi rata-rata di atas 7 (tujuh) meter setiap tahun. Pada umumnya titik-titik kritis itu terjadi di Pulau Bengkalis, karena bibir pantainya sudah lahan gambut, yang sangat rentan dihantam gelombang. Beberapa tahun ini telah dibangun pengaman pantai (breakwater) pada titik kritis tersebut, tetapi belum sepenuhnya mengcover panjang abrasi yang terjadi," ungkap Kasmarni.