RIAU24.COM - Militer Myanmar menggulingkan pemerintah negara yang terpilih secara demokratis dan merebut kekuasaan pada 1 Februari 2021.

Ketika negara itu menandai ulang tahun kedua kudeta militer ini, Amerika Serikat dan sekutunya mengambil kesempatan untuk memperketat jeratnya di sekitar rezim militer sambil menjatuhkan sanksi pada negara itu.

Perkembangan ini juga datang pada saat junta militer Myanmar pada Jumat lalu mengumumkan kriteria sulit untuk mengikuti pemilihan tahun ini dalam upaya untuk memperketat cengkeramannya pada lanskap politik di negara itu.

Menurut sebuah pernyataan oleh Departemen Keuangan, AS pada hari Selasa menjatuhkan sanksi pada Komisi Pemilihan Umum Uni Myanmar, perusahaan pertambangan dan pejabat energi, antara lain, lapor Reuters.

Amerika Serikat juga menjatuhkan sanksi terhadap Myanmar lebih awal namun ini adalah pertama kalinya Washington menargetkan Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE).

Di antara negara-negara lain yang juga mengumumkan sanksi terhadap Myanmar adalah Kanada, Australia, dan Inggris.

Kanada menargetkan enam orang dan menjatuhkan sanksi tambahan pada ekspor, penjualan, pasokan, atau pengiriman bahan bakar penerbangan ke rezim militer Myanmar.

Sanksi terbaru ini juga menyasar direktur pelaksana dan wakil direktur pelaksana MOGE.

Menurut Departemen Keuangan, perusahaan milik negara, MOGE, adalah perusahaan penghasil pendapatan terbesar junta.

AS juga menunjuk Menteri Energi Uni Myanmar, sebagai kunci yang mengabaikan semua keterlibatan yang berkaitan dengan sektor energi nasional dan internasional.

Tahun lalu, sambil mengutip pemboman udara oleh militer Myanmar yang menewaskan sebanyak 100 orang, Washington menerapkan pembatasan pada Sky Aviator, pemasok utama suku cadang pesawat militer untuk militer Myanmar.

AS secara konsisten menyerukan militer Myanmar atas upayanya yang kurang ajar untuk menekan aspirasi demokratis rakyat di Myanmar.

(***)