RIAU24.COM - Komisaris PT Pengembangan Investasi Riau (PIR) atas nama Jonli menjadi sorotan Komisi III DPRD Riau. Pasalnya, statusnya saat ini juga sebagai ASN Pusat sebagai tenaga fungsional.

Hal itu membuat Wakil Ketua Komisi III DPRD Riau, Zulkifli Indra merasa heran sebab Jonli menerima dua tanggung jawab dari pusat dan daerah. Menurutnya, hal itu sama sekali tidak boleh.

"Kami pertanyakan apakah Jonli menerima gaji di pusat sebagai pengawas ketenagakerjaan sekaligus Komisaris PT PIR. Kalau menerima dua-duanya berarti salah dan harus pilih salah satu," tegasnya, Senin, 6 Februari 2023.

Menurutnya, jika berkaitan dengan peningkatan deviden PT PIR untuk Riau memang dibutuhkan, namun itu bukan hasil kerja komisaris.

"Bukan karena Jonli sebagai sekretaris melainkan kegiatan Direktur PT PIR. Karena komisaris tak punya program kerja," ujar Politikus Demokrat itu.

"Jonli diangkat jadi Komisaris PT PIR itu karena posisinya sebagai pejabat daerah. Tapi kan sekarang tidak lagi, SK-nya dari pusat walaupun dilantik oleh gubernur," terangnya.