Namun jika tetap dipaksakan jumlah Komisaris PT PIR 2 orang, sedangkan Jonli saat ini sudah berstatus pegawai pusat, maka akan ada terjadi beberapa persoalan. Pertama beliau akan menerima tunjangan ganda, kedua bisa berlawanan dengan aturan dan hukum berlaku.

Sebaliknya, jika ditetapkan jumlah komisaris 5 orang, tentu juga akan menjadi beban berat bagi PT PIR. Jadi, permasalahan ini harus dituntaskan dengan baik, karena persoalan tersebut juga menyangkut dengan pemilik saham tertinggi yaitu Gubernur Riau, Bupati Siak dan Bupati Rohil.

Saat ini solusi terakhir adalah di BKD Riau. Diharapkan BKD bisa berkonsultasi dengan pusat terkait status dan tunjangan Jonli. Sehingga Jonli bisa 'Terselamatkan' dari permasalahan kedepan. 

"Jadi kami dari DPRD tidak ada niat untuk mencekal Jonli untuk menjabat sebagai komisaris di PT PIR. Namun kami ingin menyelamatkan beliau. Karena permasalahan ini menyangkut juga kepada Gubernur Riau dan pemilik saham lainnya. Maka Pemprov harus bijak menyikapi persoalan ini," tegas Zulkifli.