RIAU24.COM - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno menjawab soal isu perjanjian utang eks Gubernur DKI Anies Baswedan yang disebut berjumlah Rp 50 miliar saat momen Pilkada DKI 2017.

Melansir cnnindonesia.com, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu tak ingin membicarakan lebih jauh terkait polemik utang Anies Baswedan. Menurutnya, hal itu akan memperkeruh situasi.

Pembahasan terkait utang itu, menurut Sandi tidak memberikan hal positif bagi masyarakat. Sebaliknya, kata dia, justru berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa menjelang Pilpres 2024.

"Karena ini berpotensi memecah belah kita, sementara kontestasi demokrasi ini harus kita rawat, pertemanan harus dijaga, persahabatan harus terus kita utamakan," ujar Sandi, Sabtu (11/2).

"Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa saya sudah memutuskan untuk tidak ingin memperpanjang diskursus mengenai yang selama ini diberitakan," imbuhnya.

Dia memutuskan untuk tidak memperpanjang karena menurutnya hal itu justru dapat memecah belah pertemanan. Terlebih, saat ini kontestasi demokrasi sudah menyambut di depan mata.

"Karena tentunya berpotensi memecah belah kita. Sementara kontestasi demokrasi ini kita sambut dengan penuh suka cita," tuturnya.

Seperti diketahui, su utang Rp50 miliar yang melibatkan bakal capres Partai NasDem Anies Baswedan dan Sandiaga terus bergulir jelang Pilpres 2024.

Polemik bermula saat Sandi mengungkap ada perjanjian antara dirinya, Anies, dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat Pilkada DKI 2017.

Ia tak mengungkap isi perjanjian, tetapi isu merembet ke utang-piutang saat Anies dan Sandi menjadi pasangan calon di pilkada.

Awalnya, utang Anies ke Sandi dikabarkan senilai Rp50 miliar. Hal itu diungkap Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa yang terlibat dalam perjanjian antara Anies dengan Sandi.

Namun belakangan, muncul salinan surat pernyataan antara Anies dengan Sandi pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Dalam salinan itu, utang Anies ke Sandiaga bernilai total Rp92 miliar.