“Jika di lihat dari sejumlah kasus korupsi terbesar, salah satunya penyelewengan dana desa. Tercatat dari 973 kasus, itu ada 850 kasus 73 pelakunya kepala desa dan perangkat desa. Kasus-kasusnya itu apa, proyek fiktif, kemudian penyelewengan dana desanya, dokumen-dokumen yang tidak bisa di pertanggung jawabkan dan lain-lain,”paparnya.

Karena itu, lanjutnya KPK bekerjasama dengan kementrian terkait yaitu Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Keuangan, Kementrian Desa dan para Konsultan. Kami menyusun sebuah indikator terdiri lima komponen dan 18 indikator yang menentukan desa anti korupsi, Kemudian KPK meluncurkan program membangun desa antikorupsi tahun 2022 menjadi program unggulan.

“Melalui program desa antikorupsi kita harapkan unsur pemerintah desa, masyarakat memahami tujuan dana desa. Pemerintah tidak bisa fokus membangun di pusat saja, namun juga fokus membangun di desa sebagai sentral pemerintahan terkecil. Karena itu kita dukung tata laksananya bagus, laporannya transparan, akuntabel, kemudian juga pengelolaan dana desanya dapat di pertanggung jawabkan. Kami sangat konsen disini terkati pemanfaatan dana desa,”kata dia.

Ia menyampaikan, tujuan utama dari observasi program desa antikorupsi tahun 2023 ini Kata dia, ingin memastikan kesiapan desa apakah sudah dapat memenuhi indikator yang sudah di tetapkan. Kemudian juga mengecek sarana dan prasarana dan antusiasme masyarakat bagian dari penilaian desa anti korupsi itu sendiri.

“Paling tidak ada 5 Indikator besar yang kita nilai bagaiman terkati tata laksana, pertanggungjawaban keuangan, peran serta masyarakat, dokumen kelengkapan serat Sarana pra sarana nya. Kami melihat Desa dayun memiliki kelebihan tersendiri salah satunya website yang cukup aktif kelengkapan informasinya yang transparan termasuk sarana dan pasarannya. Tetapi nanti akan kita buktikan melalui observasi ini ,”tutupnya.(Lin)