RIAU24.COM - Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengatakan, pihaknya sedang mencari ada atau tidaknya pidana pokok dari indikasi tindak pidana pencucian uang (TPPU) Rafael Alun Trisambodo.

Langkah tersebut dilakukan merespons temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) perihal peran pencuci uang profesional di balik kekayaan Rafael.

PPATK menemukan indikasi TPPU Rafael pada 2012. Namun, TPPU tidak bisa diusut jika belum ditemukan pidana pokoknya.

"Kalau KPK tidak bisa bawa kasus hanya TPPU, jadi harus ada pidana korupsi-nya dulu baru ditambahkan TPPU-nya. Jadi, biar terang benderang yang bersangkutan cuci uang ya harus dicari dulu. Ini yang KPK sedang fokus ke penerimaan gratifikasi/suap," kata Pahala Nainggolan dilansir dari cnnindonesia.com, Minggu (5/3).

Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menduga ada peran pencuci uang profesional di balik kekayaan Rp56 miliar Rafael. Atas dasar itu, PPATK telah memblokir rekening diduga milik konsultan pajak terkait Rafael.

"Kita mensinyalir ada PML (professional money launderers) yang selama ini bertindak untuk kepentingan RAT [Rafael Alun Trisambodo]," kata Ivan.

Seperti diketahui, Rafael Alun Trisambodo merupakan mantan pejabat eselon III Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang memiliki harta Rp 56,1 miliar.

Harta kekayaan Rafael menjadi sorotan setelah anaknya, Mario Dandy Satrio menganiaya anak pengurus GP Ansor, Cristalino David Ozora.

Rafael telah menjalani proses klarifikasi oleh KPK mengenai harta kekayaannya tersebut pada Rabu (1/3). Ia selaku Kepala Bagian Umum Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Kantor Wilayah Jakarta Selatan II menyatakan sudah menyampaikan semua hal terkait harta kekayaannya kepada KPK.

Lembaga antirasuah turut mendalami aset-aset Rafael, seperti perumahan seluas 6,5 hektare di Minahasa Utara, mobil Jeep Rubicon, hingga Harley Davidson.