Menu

Netralisasi Dipertanyakan Usai Kepala BIN Sebut Aura Jokowi Pindah ke Prabowo

Zuratul 23 Mar 2023, 12:39
Netralisasi Dipertanyakan Usai Kepala BIN Sebut Aura Jokowi Pindah ke Prabowo. (JPNN/Foto)
Netralisasi Dipertanyakan Usai Kepala BIN Sebut Aura Jokowi Pindah ke Prabowo. (JPNN/Foto)

RIAU24.COM - Statement Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan di peresmian Gedung Papua Youth Creative Hub (PYCH) di kota Jayapura, Papua, Selasa (21/3) disambut pro dan kontra oleh kalangan politisi. 

Pernyataan Budi Gunawan menyinggung kedekatan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. 

Selama ini, Jokowi memang kerap disebut-sebut tengah mengendorse Prabowo jelang Pilpres 2024.

Budi melihat bahwa Prabowo kerap diajak Jokowi berkelana di berbagai safari kenegaraan. Budi juga menilai Prabowo kerap berguru dengan Jokowi dalam kebersamaannya itu.

"Kita semua mengamati akhir-akhir ini Pak Prabowo sering bepergian bersama Pak Jokowi, beberapa kali juga Pak Prabowo mengatakan bahwa Pak Jokowi adalah gurunya, guru beliau," kata Budi dalam sambutannya.

Bahkan Budi juga menyebut aura kepemimpinan Jokowi berpindah ke Prabowo.

"Seluruhnya mulai melihat aura Pak Jokowi sebagian sudah pindah ke Pak Prabowo. Kita semua mendoakan untuk Pak Prabowo semoga sehat, lancar dan sukses dalam kontestasi pemilu 2024," kata dia.

Tuai Pro dan Kontra 

PKS melalui Sekretaris Jenderal Aboe Bakar Alhabsyi mengatakan, partainya tetap mendukung Anies Baswedan sebagai capres.

Wakil Sekretaris Jenderal PKS Ahmad Fathul Bari dalam keterangannya, Rabu (22/3/2023) mewanti-wanti agar BIN tidak terjerumus ke politik praktis dengan memberikan dukungan kepada Cawapres di Pemilu 2024 mendatang.

Pernyataan Budi Gunawan tutur membuat pihak Partai Demokrat meragukan netralitas BIN di Pilpres 2024 mendatang. Hal itu disampaikan oleh Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani yang menyayangkan sikap sang Kepala BIN tersebut.

Kamhar menilai bahwa sikap sang Kepala BIN dapat mempengaruhi penyelenggaraan Pemilu mendatang.

"Kami menyayangkan lagi-lagi pejabat negara mempertontonkan sikap yang bisa mempengaruhi netralitas dan independensi penyelenggaraan dan proses Pemilu 2024," tegas Kamhar saat ditemui wartawan, Rabu (22/3/2023).

(***)