RIAU24.COM - PBB akan segera meninggalkan jutaan warga negara Afghanistan yang hidup di bawah kekuasaan Taliban jika gagal meyakinkan penguasa garis keras Afghanistan untuk membiarkan perempuan lokal bekerja untuk organisasi tersebut.

Para pejabat PBB sedang bernegosiasi dengan pemerintah Afghanistan, berharap Taliban akan membuat pengecualian terhadap diktat anti-perempuan yang melarang perempuan setempat bekerja untuk organisasi tersebut.

"Adalah adil untuk mengatakan bahwa di mana kita berada sekarang adalah seluruh sistem PBB harus mengambil langkah mundur dan mengevaluasi kembali kemampuannya untuk beroperasi di sana," kata administrator Program Pembangunan PBB (UNDP) Achim Steiner kepada The Associated Press.

"Tapi ini bukan tentang menegosiasikan prinsip-prinsip dasar, hak asasi manusia," tambahnya.

Taliban telah mengizinkan wanita Afghanistan untuk terlibat dalam beberapa pekerjaan, kata Steiner. Sebuah laporan yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sendiri menunjukkan bahwa negara sangat membutuhkan lebih banyak perempuan untuk bekerja.

Produk Domestik Bruto Afghanistan, jumlah semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam perbatasan Afghanistan, diperkirakan akan melampaui pertumbuhan penduduk, yang berarti bahwa pendapatan per kapita akan turun dari $359 pada tahun 2022 menjadi $345 pada tahun 2024, kata laporan PBB.