"Keputusannya yang berbahaya untuk segera berhenti menghapus konten yang terus menyebarkan kebencian dan disinformasi yang mengancam demokrasi kita harus segera dibatalkan," tambahnya.

Platform menggarisbawahi bahwa aturan lainnya terhadap misinformasi pemilu tetap tidak berubah. Ini termasuk pelarangan konten yang menipu orang atau menghasut orang untuk membuat mereka mengganggu proses demokrasi.

"YouTube adalah salah satu platform media sosial besar terakhir yang mempertahankan kebijakan yang berusaha mengekang misinformasi pemilu 2020," kata Julie Millican, wakil presiden pengawas Media Matters yang berhaluan kiri.

"Sekarang, diputuskan untuk mengambil jalan keluar yang mudah dengan memberikan kebebasan kepada orang-orang seperti Donald Trump dan pendukungnya untuk terus berbohong tanpa konsekuensi tentang pemilu 2020," pungkasnya.

(***)