RIAU24.COM - Hingga saat ini jumlah siswa/i yang mendaftar di SMA/SMK Negeri di Riau mencapai 13 ribu. Sementara daya tampung hanya 9 ribu. Terkait hal itu DPRD Riau mengusulkan double shift,  memaksimalkan ruang kelas dan kerjasama sekolah Swasta.

Hal itu disampaikan wakil ketua Komisi V DPRD Riau Dr Karmila Sari saat dikonfirmasi, Selasa (20/6/23).

"Pendidikan itu kan hak setiap warga negara. Nah kemampuan negeri kita sekitar 9 ribuan. Yang mendaftar secara online itu sekitar 13 ribu. Artinya ada gap sekitar 4 ribu. Tapi jangan lupa pula, ada sekolah Swasta," ucapnya.

Karmila mengakui sejak covid-19, cukup banyak menggerus kemampuan pendapatan masyarakat. Makanya sekolah negeri menjadi pilihan utama supaya bisa masuk negeri.

Politisi asal fraksi Partai Golkar DPRD Riau itupun menawarkan solusi ke Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Riau Kamsol. Pertama double shift yakni sekolah pagi dan siang, kedua memaksimalkan ruang kelas dari 36 menjadi 40, dan ketiga bekerjama dengan sekolah Swasta.

"Tentu ya, kita harus bekerjasama dengan Swasta. Semua itu berinti dari kemampuan ekonomi orangtua dalam menyekolahkan," ujar Karmila.

Menyinggung soal program wajib belajar 12 tahun Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar, Karmila mengatakan itu sudah masuk visi misi Gubri. 

" Ini wajib yang 12 tahun itu. Ada 3 upaya. Yang pertama double shift itu. Kemudian kita juga akan kerjasama untuk yang paket. Bagaimana mereka yang lulusan SMA. Yang ketiga bagaimana kita memaksimalkan 1 kelas menjadi 40," ucapnya.

Namun ketika ditanya payung hukum program wajar 12 tahun tersebut, termasuk solusi yang ditawarkan, Karmila mengaku itu usulan. Nanti akan kita minta langsung ke Kementerian, tukasnya.

"Itu permintaan dan usulan. Artinya,  
Pusat itu akan menerima sesuai dengan kebutuhan. Tidak semua provinsi mengalami hal yang sama. Nah itulah yang kita lakukan permintaan karena kita juga sudah ada visi misi. Bahwa memang 12 tahun itu wajib belajar," ucap Bacaleg DPR RI dari Partai Golkar tersebut.