RIAU24.COM - Para penyintas Topan Mocha di Myanmar berjuang untuk membangun kembali kehidupan mereka ketika pemerintah memotong bantuan ke daerah-daerah yang terkena dampak.

Pada 14 Mei, Topan Mocha membawa hujan deras dan angin 195 kilometer per jam ke Myanmar dan negara tetangga Bangladesh, menghancurkan bangunan dan mengubah jalan-jalan menjadi sungai.

Pekan lalu, Human Rights Watch mengatakan dalam laporannya bahwa penyumbatan bantuan junta menghambat setiap aspek respons topan dan mengubah peristiwa cuaca ekstrem menjadi bencana buatan manusia.

Menurut sebuah laporan oleh BBC Selasa pagi (27 Juni), Aye Kyawt Phyu yang tinggal di Sittwe Rakhine mengatakan tidak ada cukup makanan atau air dan menemukan keduanya jauh lebih sulit dengan musim hujan yang sedang berlangsung.

"Hujan sepanjang minggu. Kami berjuang setiap hari. Anak-anak belajar di sekolah tanpa atap," kata Phyu, menambahkan bahwa pemerintah harus mengizinkan bantuan dari luar.

Dia menunjukkan bahwa dalam minggu-minggu segera setelah badai, warga menerima beras, air bersih dan minyak dari luar.

San San Htay, warga Sittwe lainnya, mengatakan bahwa semua rumah runtuh ketika badai melanda, menambahkan tidak ada tempat tinggal.

"Saat hujan sekarang, saya duduk di tengah hujan. Saya bahkan tidak bisa tidur," tambah Htay.

PBB: Hanya Sebagian Kecil Dari Rumah yang Rusak Diperbaiki

Kantor kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan bahwa hanya sebagian kecil dari rumah yang rusak telah diperbaiki, kata laporan itu.

PBB juga mengatakan bahwa dari 5,4 juta orang di Myanmar yang berada di jalur Topan Mocha, hampir 3,2 juta dianggap paling rentan.

Laporan itu mengatakan bahwa bantuan terus mengalir sampai 8 Juni ketika pemerintah melarang transportasi untuk kelompok-kelompok bantuan yang beroperasi di Rakhine.

Seorang juru bicara pemerintah Rakhine mengatakan kepada media lokal bahwa mereka ingin mengelola distribusi bantuan, yang menurutnya belum dikelola secara adil.

"LSM hanya tertarik untuk membantu komunitas Muslim," kata juru bicara itu, mengacu pada Rohingya.

Dia lebih lanjut menuduh bahwa meskipun kelompok-kelompok internasional ini mengatakan mereka menyumbang kepada korban topan, komunitas Rakhine tidak menerimanya.

Menurut laporan Human Rights Watch pada 20 Juni, junta menunjuk 18 jenderal untuk mengawasi proses rehabilitasi di kota-kota yang terkena dampak bencana, yang dipimpin oleh wakil perdana menteri junta, Laksamana Tin Aung San, dan menteri urusan perbatasannya, Letnan Jenderal Tun Tun Naung.

San dan Naung telah dikenai sanksi oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Uni Eropa (UE).

"Para jenderal yang ditugaskan ke kota-kota di Negara Bagian Rakhine termasuk Brigadir Jenderal Sunny Ohn, yang menjabat sebagai wakil komandan di Negara Bagian Rakhine selama kampanye kejahatan militer terhadap kemanusiaan dan tindakan genosida terhadap Rohingya pada 2017, dan Letnan Jenderal Aye Win, yang memimpin dua penyelidikan pada 2017 yang menutupi kekejaman militer," tambah laporan itu.

(***)