RIAU24.COM - China akan menindak tegas kegiatan ilegal yang terkait dengan penggunaan teknologi reproduksi bantuan seperti pembelian atau penjualan sperma atau sel telur dan ibu pengganti, dalam kampanye enam bulan untuk meredakan kekhawatiran publik secara luas.

Empat belas kementerian pemerintah termasuk Komisi Kesehatan Nasional (NHC) negara itu mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa teknologi reproduksi berbantuan hanya dapat digunakan di 543 institusi medis yang disetujui di negara itu.

"Dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi aplikasi ilegal teknologi kesuburan dari waktu ke waktu yang menimbulkan kekhawatiran luas di masyarakat," demikian pernyataan dari NHC dikutip dari CNA, Rabu (12/7/2023).

Untuk menstandarkan penerapan teknologi reproduksi manusia berbantuan, pemerintah mengatakan akan fokus pada pemberantasan kegiatan ilegal dan kriminal termasuk pemalsuan dan jual beli akte kelahiran dari Juni hingga Desember tahun ini.

"Penggunaan teknologi reproduksi ilegal yang dibantu manusia seperti ibu pengganti dan pengumpulan sel telur ilegal sangat merusak kesehatan dan hak perempuan," kata NHC.

Penerbitan sertifikat medis kelahiran palsu telah menyebabkan penahanan ilegal dan perdagangan perempuan dan kejahatan lain yang secara serius melanggar hak dan kepentingan perempuan dan anak-anak.