"Semuanya dirancang untuk memaksa mereka menjadi warga negara Rusia," ungkap Raymond dalam laporan tersebut.

Dia menambahkan, "Yang memprihatinkan di sini adalah bahwa hal itu pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap Konvensi Den Haag dan Jenewa."

Menurutnya warga Ukraina di wilayah yang ada di bawah kendali Rusia tak punya pilihan selain menerima paspor Rusia, jika mereka ingin bertahan hidup.

Dia menyebut ancaman-ancaman ini merupakan tanggung jawab Kremlin dan Presiden Putin, yang telah didakwa atas kejahatan perang oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).

Mei lalu, Perdana Menteri Rusia Mikhail Mishustin mengklaim Moskow telah memberikan paspor kepada hampir 1,5 juta orang yang tinggal di wilayah Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, dan Kherson yang dianeksasi sejak Oktober lalu.

(***)