RIAU24.COM - Provinsi Riau segera akan mendapat dana bagi hasil (DBH) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dari 350 daerah penghasil sawit. Saat ini DBH tersebut belum dibagikan karena tengah menunggu peraturan menteri keuangan (PMK). 

Terkait hal ini, Gubri Syamsuar mengapresiasi dan bersyukur dengan telah terbitnya PP terkait DBH sawit tersebut. Yang akan berpengaruh terhadap pendapatan daerah. 

"Alhamdulillah PP nomor 38 tahun 2023 tentang dana bagi hasil telah terbit, Insyaallah akan meningkatkan pendapatan pada APBD kita. Tentunya akan bermanfaat untuk pelaksanaan pembangunan," ucap Gubri. 

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Riau Syahrial Abdi mengatakan, pada prinsipnya PP tersebut akan mengatur DBH kelapa sawit baik daerah penghasil maupun daerah yang berbatasan dengan daerah penghasil.

"Kemudian juga ekternalitas pembangunan dengan persentase. Eskternalitas disini yakni dampak-dampak lingkungan, kemudian hal-hal lain yang berkaitan dengan jalan atau infrastruktur yang berdampak dari industri kelapa sawit tersebut," ujarnya.

Dijelaskan Syahrial, DBH sawit ini berasal dari persentase pendapatan bea keluar dan pungutan ekspor. Pada awalnya, pihak Pemprov Riau mengusulkan 20 persen DBH dari bea keluar dan pungutan ekspor, namun pada akhirnya disetujui hanya 4 persen.